Butuh SLF di KAB. BANGGAI KEPULAUAN? Pelajari syarat dan prosesnya sekarang. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk Terminal Bus di KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Tentang KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kabupaten Banggai Kepulauan adalah salah satu kabupaten yang terdapat di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah Salakan. Kabupaten ini sebelumnya merupakan kesatuan wilayah dengan Kabupaten Banggai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 menetapkan pulau-pulau di tengah lautan tersebut menjadi daerah otonom Banggai Kepulauan, sementara kabupaten induk tetap disebut Kabupaten Banggai dan pemekarannya disebut Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep). Pada Tahun 2013, Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami pemekaran kabupaten baru di Sulawesi Tengah, yaitu Kabupaten Banggai Laut.

Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki wilayah luas 2.448,79 km2. Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banggai di sebelah utara, Di sebelah timur, Kabupaten Banggai Kepulauan berbatasan langsung dengan Laut Maluku. Kabupaten Banggai Kepulauan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banggai Laut. Sedangkan di sebelah barat, Kabupaten Banggai Kepulauan berbatasan langsung dengan Selat Peling.

Jumlah Penduduk Banggai Kepulauan (Bangkep) sebanyak 120.142 jiwa (2020). Secara administratif, Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari 12 kecamatan, 3 kelurahan dan 141 desa yang terdiri atas 342 pulau dengan 5 pulau sedang yakni Pulau Peleng (luas 2.340 km²), Pulau Banggai (268 km²), Pulau Bangkurung (145 km²), Pulau Bokan Kepulauan (84 km²), Pulau Labobo (80 km²) dan 337 pulau-pulau kecil. Panjang pantai 1.714,218 km.

Banggai Kepulauan terdiri dari gugusan atau rangkaian pulau-pulau berukuran sedang dan kecil sejumlah 121, lima di antaranya berukuran sedang, sisanya kecil-kecil bahkan ada yang berwujud batu karang, mencuat ke permukaan. Laut yang mengelilinginya merajut tebaran pulau itu menjadi satu gugusan yang disebut Banggai Kepulauan. Luas hamparan laut di wilayah ini lima kali lipat dibandingkan dengan luas daratannya.

Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari 12 Kecamatan, 3 Kelurahan dan 141 Desa dengan luas wilayah 2.488,79 km² dan jumlah penduduk sebesar 117.526 jiwa dengan sebaran penduduk 47 jiwa/km².

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan tercatat sebanyak 130.008 jiwa, dengan distribusi yang paling padat di Kecamatan Tinangkung sebanyak 18.924 jiwa atau sekitar 14,56% dari total populasi. Kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Totikum Selatan sebesar 100 jiwa/km², sementara kepadatan terendah berada di Kecamatan Bulagi Utara dan Bulagi Selatan, masing-masing hanya 32 jiwa/km². Rasio jenis kelamin di sebagian besar kecamatan melebihi angka 100, yang mengindikasikan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, dengan angka tertinggi di Bulagi Selatan (105,59) dan terendah di Liang (99,41).

Struktur umur penduduk Banggai Kepulauan memperlihatkan dominasi kelompok usia produktif. Penduduk usia 15–64 tahun mencapai lebih dari 88 ribu jiwa, dengan puncak tertinggi berada pada kelompok usia 20–24 tahun sebanyak 12.603 jiwa. Komposisi ini memperlihatkan potensi demografi yang besar untuk mendukung pembangunan ekonomi. Selain itu, penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) tercatat 92.069 orang, dengan 66.602 di antaranya bekerja dan 1.051 merupakan pengangguran terbuka. Sementara itu, terdapat 24.416 orang yang tidak termasuk angkatan kerja, mayoritas terdiri dari pelajar dan pengurus rumah tangga.

Dari sisi kesejahteraan, tren kemiskinan di Banggai Kepulauan menunjukkan penurunan. Pada 2024, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 14,86 ribu orang atau sekitar 12,32% dari total penduduk. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) juga turun menjadi 1,26, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menyusut menjadi 0,22. Meskipun demikian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih berada di posisi terendah se-Provinsi Sulawesi Tengah, meskipun mengalami peningkatan dari 65,61 pada tahun 2020 menjadi 67,65 pada tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menginisiasi inovasi pelayanan dengan meluncurkan program Kartu Pencari Kerja (AK1) yang tersedia di kecamatan dan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK. Peluncuran ini merupakan langkah strategis untuk menjembatani pencari kerja dengan peluang kerja yang relevan, serta meningkatkan keterhubungan antara lulusan SMK dan kebutuhan industri lokal. Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan sosialisasi bidang ketenagakerjaan, dengan harapan mendorong peningkatan daya saing angkatan kerja muda di daerah. Kehadiran program ini sejalan dengan agenda nasional dalam mengurangi pengangguran terbuka yang pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.051 orang atau sekitar 1,56% dari total angkatan kerja.

Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari Pj. Bupati dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tengah dan perwakilan BP2MI. Pemerintah daerah menyadari bahwa keberhasilan program pencari kerja ini bergantung pada sinergi antara dunia usaha, lembaga pendidikan, dan pemerintah. Berdasarkan data BPS, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Banggai Kepulauan mencapai 67.653 jiwa, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 73,48%. Hal ini menunjukkan urgensi perlunya fasilitasi akses kerja yang efisien dan inklusif.

Dalam upaya penurunan pengangguran yang terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan aktif menjalin kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyampaikan apresiasi atas inisiatif daerah dalam menekan pengangguran, termasuk melalui program tailor made training, pengadaan peralatan pelatihan, pengembangan pesantren, dan skema magang ke Jepang bagi pemuda-pemudi Bangkep. Sinergi ini diarahkan pada peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal agar mampu bersaing di pasar kerja global.

Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Banggai Kepulauan termasuk yang terendah di Sulawesi Tengah, bersama dengan Kabupaten Parigi Moutong dan Poso. Meski demikian, tantangan masih ada, mengingat jumlah penduduk miskin tahun 2023 tercatat sebanyak 15.500 jiwa (11,99%), dengan harapan dapat ditekan ke angka 11,15% pada tahun 2024. Dengan pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif—turun dari 5,07% pada 2021 menjadi 3,94% pada 2023—upaya penyerapan tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan kemitraan kerja internasional menjadi strategi penting.

Program BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami penguatan lewat sinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Nota kesepahaman antara PMD dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Luwuk ditandatangani untuk menjamin perlindungan tenaga kerja bagi aparat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain perlindungan jangka panjang seperti jaminan hari tua dan pensiun, program ini juga mencakup jaminan kecelakaan kerja dan beasiswa bagi anak ahli waris.

Sepanjang 2024, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan manfaat sebesar Rp42 juta kepada lima ahli waris aparat desa yang meninggal dunia. Hal ini menegaskan urgensi perlindungan kerja, terutama bagi pekerja di sektor informal dan non-reguler. Berdasarkan data BPS, dari total penduduk yang bekerja, sebesar 31.924 orang merupakan pekerja mandiri, sementara hanya 16.572 orang yang menjadi pegawai atau buruh tetap, menunjukkan dominasi sektor informal dalam struktur ketenagakerjaan daerah.

Isu ketenagakerjaan juga menyentuh sektor tenaga honorer dan kontrak daerah. Sekitar 1.200 tenaga honorer di lingkungan Pemda Banggai Kepulauan terancam kehilangan pekerjaan, sementara Tenaga Kontrak Daerah (TKD) Non-Database menghadapi ketidakpastian status kerja. DPRD setempat mendesak pemerintah daerah agar segera mencari solusi adil yang menjamin keberlanjutan penghidupan mereka. Ketua Aliansi TKD Non-DB mengusulkan opsi outsourcing sebagai strategi sementara, sembari menunggu kejelasan regulasi pusat.

Solusi outsourcing dapat menjadi instrumen penyelamat jika dijalankan secara tepat sesuai regulasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-Undang Cipta Kerja. Pemda juga didorong memanfaatkan skema kerja sama dengan pihak ketiga berbasis PAD atau Perusda, dengan pengawasan ketat oleh DPRD. Isu ini penting mengingat sektor ketenagakerjaan formal di Bangkep relatif kecil dibandingkan dengan jumlah pekerja bebas dan tak dibayar yang mencapai 18.106 jiwa, atau 27,2% dari total pekerja.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp5.377,32 miliar atas dasar harga berlaku, meningkat dari Rp3.833,55 miliar pada tahun 2020. Secara konstan (berdasarkan harga 2010), nilai PDRB meningkat dari Rp2.603,27 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp3.105,15 miliar pada tahun 2024. Laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif pascapandemi, dengan pertumbuhan sebesar -2,36% pada tahun 2020, lalu meningkat menjadi 5,07% (2021), 4,94% (2022), 3,99% (2023), dan 4,03% pada tahun 2024.

Struktur ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyumbang 47,09% dari total PDRB tahun 2024. Kontribusi sektor ini jauh melampaui sektor lainnya seperti perdagangan besar dan eceran (sekitar 11,71%) serta konstruksi (2,58%). Secara nilai nominal, sektor pertanian dan perikanan menyumbang Rp2.527,87 miliar pada tahun 2024, meningkat dari Rp1.836,92 miliar pada tahun 2020. Subsektor unggulan seperti perikanan dan perkebunan, termasuk tanaman kelapa dengan luas tanam mencapai 19.364,32 hektar dan kakao seluas 5.706,05 hektar, menjadi pendorong utama kontribusi sektor ini.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menyumbang porsi terbesar terhadap PDRB, yaitu 60,51% pada tahun 2024, meskipun mengalami tren penurunan dari 64,82% pada tahun 2020. Kontribusi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) stabil di kisaran 15%, dan ekspor bersih mengalami peningkatan tajam dari 1,99% (2020) menjadi 8,30% (2024). Pengeluaran konsumsi pemerintah juga menunjukkan peningkatan dari Rp630,07 miliar (2020) menjadi Rp809,49 miliar (2024). Sementara itu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 5,08% pada 2024, tertinggi dalam lima tahun terakhir, mengindikasikan pemulihan daya beli masyarakat secara progresif.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan mengembangkan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Pangan berbasis kelapa dalam dan aren di Desa Lalong, Kecamatan Tinangkung Utara, sebagai langkah strategis dalam peningkatan nilai tambah sektor pertanian. Sentra ini diresmikan langsung oleh Pj. Bupati Ihsan Basir dan dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang IKM. Pemerintah daerah berharap fasilitas ini mampu mendorong produktivitas petani lokal dan mempermudah pembinaan IKM secara terintegrasi melalui klaster produksi. Dengan konsep produksi kolektif berbasis potensi wilayah, pengelolaan hasil pertanian seperti kelapa dan aren dapat diarahkan pada sistem industri hilir yang lebih efisien dan kompetitif.

Langkah pengembangan sentra IKM ini didukung oleh visi pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas SDM dan teknologi IKM. Pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan bahan baku dan mencegah alih fungsi lahan agar produksi kelapa dalam dan aren tetap terjaga. Dari data BPS 2025, jumlah industri kecil di Banggai Kepulauan mencapai 4.317 unit, dengan 89,59% merupakan industri rumah tangga yang tersebar di berbagai kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap sentra IKM akan berdampak langsung pada peningkatan skala produksi serta memperluas akses pasar bagi pelaku industri lokal.

Pemerintah Banggai Kepulauan menjalin kerja sama strategis dengan Zhejiang FreeNow Food Co., Ltd., sebuah perusahaan raksasa asal Tiongkok dalam industri pengolahan kelapa. Kerja sama ini ditujukan untuk mengoptimalkan potensi kelapa sebagai komoditas unggulan daerah, sekaligus membuka akses pasar ekspor. Tahap awal ditandai dengan penandatanganan MoU oleh Pj. Bupati Ihsan Basir pada 24 Desember 2024, dengan cakupan kerja sama selama lima tahun yang berfokus pada pengolahan kelapa menjadi produk setengah jadi seperti santan, air kelapa kemasan, dan serat sabut kelapa. Pemerintah juga mendorong agar pengolahan dilakukan di wilayah lokal guna meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.

Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat sektor industri pengolahan kelapa, tetapi juga menjanjikan transfer teknologi dan pelatihan keterampilan bagi petani dan pelaku UMKM. Pemerintah mencatat bahwa kebutuhan kelapa untuk operasional perusahaan mencapai 300 ton per hari, sedangkan produksi lokal baru mencapai 28,05 ton per hari. Untuk menjembatani kekurangan tersebut, direncanakan keterlibatan wilayah Banggai dan Banggai Laut. Luas tanaman kelapa menghasilkan di Banggai Kepulauan tercatat sebesar 14.056 hektar, menjadikan kelapa sebagai komoditas unggulan yang berperan signifikan dalam struktur ekonomi daerah.

Pemerintah Banggai Kepulauan membina 30 UMKM dan 25 IKM setiap tahun secara berkelanjutan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM. Pembinaan ini mencakup pelatihan pembuatan produk, pelatihan mebel, perbengkelan, serta bantuan peralatan usaha yang disesuaikan dengan jenis usaha masyarakat. Skema pendanaan dilakukan melalui APBD maupun Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pendekatan ini dirancang untuk menanggulangi angka kemiskinan dan pengangguran, mengingat jumlah keluarga miskin mencapai 16.330 atau 13,72% dari total penduduk pada 2021.

Berdasarkan data BPS 2025, jumlah UMKM di Banggai Kepulauan pada tahun 2024 mencapai 6.159 unit, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah terus mendorong integrasi program pelatihan, bantuan modal, dan pembukaan akses pasar sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi, pemberdayaan UMKM dinilai sebagai strategi kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif.

Sebagai upaya hilirisasi produk UMKM, Pemerintah Banggai Kepulauan mendirikan toko pusat oleh-oleh dan kerajinan khas Bangkep bernama “BABASAL”. Toko ini menampilkan berbagai produk lokal seperti olahan ubi, madu, abon ikan, dan kerajinan kerang. Diresmikan oleh Pj. Bupati Ihsan Basir, toko ini menjadi langkah konkret dalam mempromosikan hasil UMKM serta memperkuat identitas merek daerah. Melalui branding Bangkep dan penguatan citra produk khas, pemerintah berharap mampu meningkatkan daya saing UMKM di tingkat regional hingga nasional.

Data BPS 2025 mencatat bahwa perdagangan besar dan eceran merupakan lapangan usaha terbesar kedua di Banggai Kepulauan, dengan kontribusi tenaga kerja sebesar 18,71%. Ini menandakan pentingnya penguatan sektor distribusi produk lokal seperti BABASAL dalam mendorong perputaran ekonomi daerah. Langkah ini juga menjadi pondasi bagi perluasan pasar produk Bangkep ke luar daerah, termasuk rencana pembukaan cabang di Palu, Makassar, Jakarta, hingga Melbourne.

Dinas Perindagkop Banggai Kepulauan bekerja sama dengan Kemenkumham Sulawesi Tengah menyelenggarakan sosialisasi pendaftaran merek dan pendirian Perseroan Perorangan. Program ini memberikan edukasi tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual bagi UMKM agar mampu bersaing secara legal di pasar yang lebih luas. Pelaku usaha juga dikenalkan dengan Katalog Elektronik UMKM dan sistem PT Perorangan sebagai instrumen formalitas usaha yang terjangkau dan mudah diakses.

Langkah ini penting mengingat masih rendahnya legalitas usaha di kalangan pelaku UMKM. Dalam data BPS, tercatat bahwa mayoritas pelaku usaha di Banggai Kepulauan bergerak di sektor informal dan mikro, yang membutuhkan dukungan regulasi agar bisa naik kelas. Pemerintah daerah terus mendorong keterlibatan UMKM dalam program legalitas usaha sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pembiayaan dan jaringan distribusi produk.

Melalui program “Koperasi Merah Putih”, Pemkab Bangkep mendorong pendirian koperasi di setiap desa dan kelurahan sebagai motor penggerak ekonomi rakyat berbasis gotong royong. Program ini mengusung semangat kemandirian ekonomi desa serta penguatan tata kelola kelembagaan koperasi secara profesional. Dalam rapat koordinasi koperasi tingkat Provinsi, Banggai Kepulauan juga memaparkan strategi pemberdayaan koperasi dan UMKM sebagai bagian dari upaya sinkronisasi kebijakan antar wilayah.

Menurut data BPS 2025, terdapat 110 koperasi aktif di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan total anggota mencapai 8.034 orang. Pemerintah daerah melihat koperasi sebagai sarana penting untuk memperluas akses permodalan, distribusi produk, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Penguatan koperasi juga selaras dengan visi pembangunan ekonomi inklusif dan berbasis komunitas.

Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah dan menekan inflasi, Bupati Ihsan Basir menginisiasi gerakan belanja di pasar lokal. Kebijakan ini mendorong ASN dan masyarakat agar tidak berbelanja ke luar daerah, demi memperkuat sirkulasi ekonomi domestik. Pemerintah juga mengalokasikan dana sebesar Rp3 miliar untuk pengendalian inflasi dan Rp700 juta untuk penyediaan pangan gratis, sebagai bagian dari strategi stabilisasi harga dan daya beli.

Pemerintah mencatat bahwa jumlah pasar di Banggai Kepulauan pada 2024 mencapai 15 unit yang tersebar di seluruh kecamatan. Langkah ini diperkirakan akan memberikan multiplier effect bagi sektor perdagangan lokal dan mendukung keberlangsungan usaha kecil, menengah, hingga pedagang kaki lima. Gerakan belanja lokal juga menjadi bentuk dukungan konkret terhadap keberadaan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.

Sektor perikanan merupakan bagian penting dari struktur ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2024, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan secara agregat menyumbang sebesar 47,09 persen terhadap total PDRB kabupaten ini, menandakan dominasi subsektor tersebut dalam perekonomian lokal. Hal ini memperlihatkan bahwa sebagian besar penduduk setempat bergantung pada aktivitas perikanan dan kelautan sebagai sumber penghidupan utama, dengan peran signifikan dalam menciptakan lapangan kerja dan pendapatan daerah. Pemkab Banggai Kepulauan secara aktif melakukan penguatan tata kelola sektor ini, termasuk melalui penarikan retribusi atas hasil perikanan yang sebelumnya belum tergarap maksimal. Sejak pertengahan tahun 2023, retribusi dari pelaku usaha ikan segar mulai menyumbang PAD senilai Rp17 juta, berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2012 dan Pergub No. 26 Tahun 2022. Upaya ini merupakan bagian dari strategi optimalisasi potensi kelautan yang diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Wilayah Banggai Kepulauan menyimpan kekayaan biodiversitas ikan air tawar yang tinggi, khususnya dari komunitas yang ditemukan di tujuh lokasi penelitian berbasis metode catch per unit of effort (CPUE). Hasil survei menemukan sebanyak 22 spesies ikan dari 9 famili, dengan famili Gobiidae sebagai yang paling dominan (9 spesies), diikuti Eleotrididae (6 spesies). Spesies paling melimpah yaitu Ophieleotris aporos dengan kelimpahan 14,60 individu per stasiun, sementara yang memiliki sebaran terluas adalah Kuhlia marginata. Keanekaragaman ini berpotensi besar untuk pengembangan sektor perikanan non-konsumtif seperti ikan hias, yang belum tergarap optimal.

Data BPS tahun 2024 memperkuat relevansi potensi ini dengan mencatat bahwa subsektor perikanan termasuk dalam kelompok sektor strategis daerah bersama pertanian dan kehutanan. Diversifikasi potensi ini menunjukkan adanya peluang peningkatan nilai tambah dari hasil tangkapan ikan yang tidak hanya untuk konsumsi, melainkan juga untuk perdagangan spesies eksotis sebagai komoditas perikanan hias. Strategi ini dapat membuka peluang ekonomi baru terutama bagi rumah tangga nelayan yang terdampak fluktuasi hasil tangkap musiman.

Distribusi hasil tangkapan perikanan dari Banggai Kepulauan terus menunjukkan perkembangan positif. Pada tahun 2023, pemerintah kabupaten menjalin kerja sama dengan Kabupaten Morowali untuk distribusi perdana ikan hasil tangkapan nelayan ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Morowali. Volume awal distribusi mencapai 1,5 ton, sementara kebutuhan konsumsi harian di Morowali berkisar 5 ton. Komoditas yang dikirim mencakup ikan layang, sunu, bubara, dan pelagis lainnya, memperlihatkan kesiapan Bangkep sebagai pemasok utama perikanan lintas kabupaten.

Namun demikian, keterbatasan infrastruktur logistik seperti belum adanya kantor Stasiun Karantina Ikan dan PSDKP di wilayah ini masih menjadi hambatan signifikan. Pelaku usaha menyatakan bahwa proses legalitas dan pengiriman sering terhambat karena harus mengurus dokumen ke luar daerah. Kehadiran fasilitas tersebut dinilai penting untuk mempercepat proses distribusi, menjamin mutu hasil tangkapan, serta meningkatkan daya saing produk perikanan Bangkep. Jika hambatan ini diatasi, maka kontribusi sektor ini terhadap PAD dan ekonomi lokal diproyeksikan meningkat tajam.

Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki beberapa pantai berpasir putih yang merupakan habitat bertelur tujuh jenis penyu, termasuk Penyu Hijau (Chelonia mydas) yang kini terancam punah. Upaya pelestarian dilakukan melalui kegiatan pelepasliaran penyu hasil sitaan ke habitat alaminya, yang dilakukan secara kolaboratif antara Pemkab, Polair, dan instansi terkait. Kegiatan ini bertujuan menjaga populasi penyu di alam liar dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak lagi mengkonsumsi atau memperjualbelikan satwa dilindungi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, semua jenis penyu termasuk satwa dilindungi, dengan ancaman hukuman pidana bagi pelaku perdagangan. Dalam konteks kebijakan lokal, Pemerintah Kabupaten juga diarahkan untuk memperkuat program konservasi kawasan pesisir yang selaras dengan agenda nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sosialisasi kepada masyarakat desa dan pengawasan oleh aparat diharapkan menjadi instrumen penting dalam mencegah eksploitasi biota laut yang berlebihan dan menjamin keberlanjutan ekosistem.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan secara aktif melakukan audiensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat sinergi pengembangan sektor kelautan secara berkelanjutan. Salah satu hasilnya adalah program strategis pemberdayaan nelayan berupa pemberian kapal penangkap ikan berukuran di bawah 5 GT kepada sembilan kelompok nelayan. Program ini didanai dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024, dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi dan volume hasil tangkapan.

Selain itu, kebijakan daerah juga mencakup bantuan sarana prasarana seperti pukat dan bubu di 12 kecamatan, serta dorongan untuk budidaya laut termasuk rumput laut. Kabupaten Banggai Kepulauan bahkan tercatat sebagai salah satu produsen rumput laut terbesar di Sulawesi Tengah, dengan produksi mencapai 800.000 ton per tahun. Dengan dukungan kebijakan pusat dan lokal, sektor ini berpotensi besar menjadi pilar ekonomi biru yang inklusif dan resilien bagi masyarakat pesisir di Bangkep.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dinas Pertanian secara aktif mendorong pengembangan komoditas hortikultura sebagai salah satu strategi peningkatan ekonomi masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui pendampingan teknis kepada kelompok tani, pelatihan budidaya sayuran dan buah-buahan, serta pemberian bantuan sarana produksi seperti alat dan mesin pertanian (alsintan). Hasilnya, produksi hortikultura tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, tetapi juga berhasil menembus pasar luar daerah seperti Kabupaten Banggai Laut, Taliabu, dan Sanana. Pada tahun 2024, tercatat luas panen komoditas sayur-sayuran dan buah-buahan di kabupaten ini mencapai 436,25 hektare dengan total produksi sebesar 3.198,65 ton.

Aksesibilitas ke lokasi produksi hortikultura semakin terbuka dengan pembangunan jalan tani, yang turut mempercepat mobilisasi hasil panen menuju pasar. Kolaborasi antara petani, pemerintah daerah, dan lembaga vertikal seperti BPSIP Sulawesi Tengah juga menghasilkan inovasi dalam perluasan area tanam dan teknik budidaya. Pemerintah menekankan pendekatan partisipatif dan penerapan standar mutu produk pertanian agar komoditas hortikultura dari Banggai Kepulauan mampu bersaing secara regional. Peningkatan infrastruktur pertanian dan pelatihan berkelanjutan menjadi fondasi utama agar sektor ini terus berkembang secara inklusif.

Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap benih impor, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan mengembangkan varietas jagung lokal Bangkep G01 yang telah terbukti tahan terhadap cuaca ekstrem. Inisiatif ini dilaksanakan bersama perusahaan swasta seperti PT Delta Anugrah Subur Sejahtera dan didukung penuh oleh Forkopimda serta para petani lokal. Selain jagung, pengembangan padi gogo juga menjadi tonggak penting dalam adaptasi sektor pertanian terhadap perubahan iklim. Tahun 2024 menjadi tonggak sejarah dengan dilakukannya tanam perdana padi gogo yang sebelumnya tidak pernah dibudidayakan di wilayah ini.

Produksi jagung di Kabupaten Banggai Kepulauan pada 2024 tercatat sebesar 6.194 ton dengan luas panen mencapai 1.390 hektare. Sementara itu, pengembangan padi masih didominasi oleh jenis padi sawah dan padi ladang dengan total produksi gabah kering giling mencapai 25.574 ton dari lahan seluas 6.130 hektare. Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan dukungan dari BPSIP Sulawesi Tengah mengalokasikan 15 unit pompa untuk mendukung sistem pompanisasi guna memperluas areal tanam padi tadah hujan. Inovasi ini diyakini dapat meningkatkan indeks pertanaman dan menjaga stabilitas produksi meskipun dalam kondisi iklim yang fluktuatif.

Ketahanan pangan di Kabupaten Banggai Kepulauan dibangun melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, lembaga akademik, dan masyarakat. Salah satu bentuk konkret adalah kerja sama Pemerintah Kabupaten dengan Universitas Hasanuddin dan IPB University dalam riset pengembangan potensi pertanian dan kelautan. Selain itu, kegiatan seperti panen raya jagung serentak yang melibatkan Polres dan TNI menunjukkan bahwa sektor pertanian telah menjadi perhatian lintas institusi demi ketahanan pangan yang inklusif.

Berdasarkan data BPS, jumlah rumah tangga usaha pertanian (RTUP) di Banggai Kepulauan mencapai 17.630 rumah tangga, dengan total petani milenial (usia 19–39 tahun) tercatat sebanyak 4.417 orang atau sekitar 25% dari total petani di kabupaten ini. Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor hortikultura mencapai 132,60, mencerminkan tingkat kesejahteraan yang relatif tinggi bagi pelaku usaha hortikultura. Pemerintah juga mendorong penerapan standar pertanian yang baik (Good Agriculture Practices) sebagai prasyarat dalam menghasilkan benih unggul dan produk yang berkualitas.

Potensi pertanian Banggai Kepulauan meliputi berbagai komoditas seperti kelapa, cengkeh, padi, jagung, dan hortikultura. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berkomitmen mengelola potensi tersebut dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui Sensus Pertanian 2023 yang dirilis oleh BPS, arah pembangunan sektor ini dipetakan secara komprehensif. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) di Sulawesi Tengah sebesar 112,24 dan NTP sebesar 112,14 menunjukkan bahwa daya beli petani mengalami peningkatan yang menjanjikan.

Program pembangunan pertanian diarahkan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam tanpa mengorbankan generasi mendatang. Oleh karena itu, penggunaan teknologi ramah lingkungan dan standar budidaya yang baik menjadi prioritas utama. Pendekatan ini dinilai penting dalam menghadapi tekanan global seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan lonjakan kebutuhan atas komoditas strategis.

Pada tahun 2024, sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Banggai Kepulauan didukung oleh 2 rumah sakit utama, yakni RSUD Trikora di Kecamatan Tinangkung dan Rumah Sakit Pratama Bilabanggai di Kecamatan Buko Selatan. Selain itu, terdapat 14 unit Puskesmas dan 41 Puskesmas Pembantu yang tersebar di berbagai kecamatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan lainnya mencakup 26 apotek dan beberapa klinik pratama meskipun sebagian besar kecamatan tidak memiliki rumah sakit bersalin, rumah bersalin, maupun poliklinik.

Tenaga kesehatan di Banggai Kepulauan tahun 2024 terdiri dari beragam jenis profesi yang berkontribusi penting dalam pelayanan publik. Jumlah tenaga medis mencapai 50 orang, sedangkan tenaga keperawatan dan kebidanan masing-masing sebanyak 425 dan 352 orang. Di bidang kesehatan masyarakat dan lingkungan, terdapat 169 tenaga kesehatan masyarakat serta 30 tenaga kesehatan lingkungan. Selain itu, tenaga kefarmasian berjumlah 48 orang dan ahli gizi sebanyak 42 orang. Terdapat pula tenaga teknis medis sebanyak 37 orang dan tenaga teknik biomedika sebanyak 45 orang, meskipun tidak tersedia tenaga psikologi klinis di seluruh kecamatan. Dari sisi indikator makro, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai Kepulauan menunjukkan tren peningkatan sepanjang periode 2020–2024, yakni dari 65,61 menjadi 67,65. Namun, meski mengalami kemajuan, posisi ini masih merupakan yang terendah di antara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan secara aktif mendorong peningkatan akses layanan kesehatan, salah satunya dengan pengadaan ambulans dan mobil puskesmas keliling (PUSLING) di enam kecamatan pada tahun 2024. Pengadaan kendaraan tersebut merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bertujuan menjangkau masyarakat di wilayah terpencil serta memperkuat layanan puskesmas. Pj. Bupati Bangkep, Ihsan Basir, menegaskan bahwa ketersediaan transportasi medis merupakan kebutuhan fundamental dalam menjamin hak kesehatan masyarakat sesuai UUD 1945. Penyerahan dilakukan dengan harapan seluruh perangkat dinas dapat memaksimalkan fungsinya demi pelayanan yang inklusif.

Kebijakan ini berjalan beriringan dengan penguatan infrastruktur melalui alokasi anggaran kesehatan yang mencapai Rp105,6 miliar pada tahun 2025. Anggaran tersebut terdiri dari DAK Rp12,14 miliar untuk pembangunan fasilitas RSUD Trikora dan Puskesmas, BOK sebesar Rp8,97 miliar bagi operasional 12 puskesmas, serta DAU sebesar Rp84,53 miliar untuk pembayaran tenaga kesehatan dan revitalisasi fasilitas. Meskipun DAK mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, optimalisasi anggaran tetap dijalankan untuk memastikan kualitas dan kesinambungan pelayanan publik di sektor kesehatan. Berdasarkan data BPS, terdapat 14 puskesmas dan 42 puskesmas pembantu di wilayah ini.

Kabupaten Banggai Kepulauan mencatat capaian penting dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan dua tahun berturut-turut pada 2023 dan 2024. Penghargaan ini mencerminkan komitmen tinggi dalam menjamin seluruh penduduk memiliki akses pada layanan kesehatan bermutu. Pemerintah kabupaten juga aktif menyelenggarakan forum komunikasi lintas pemangku kepentingan guna membahas peningkatan mutu dan cakupan JKN, termasuk validasi data kepesertaan dan perbaikan sistem pembayaran iuran.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Luwuk, dr. Fadliana, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menuntaskan tantangan administratif dan teknis, seperti optimalisasi layanan fasilitas kesehatan. Dalam forum tersebut, Bupati Banggai Kepulauan, Ir. Amirudin, menyatakan bahwa dukungan terhadap JKN merupakan bagian dari kewajiban pelayanan dasar publik. Menurut data BPS, sebanyak 83.524 jiwa di wilayah ini telah menjadi peserta JKN hingga 2024, mencakup 66,6% dari jumlah penduduk.

Kabupaten Banggai Kepulauan menunjukkan progres signifikan dalam penurunan angka stunting melalui pendekatan lintas sektor dan konvergensi kebijakan. Berdasarkan evaluasi tahun 2024, prevalensi stunting berhasil diturunkan dari 30,6% (2022) menjadi 27,7% (2023). Program unggulan seperti Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), Kuliah Kerja Nyata Cegah Stunting, dan Malane Mola dijalankan terintegrasi dengan program penguatan keluarga dan pendidikan gizi berbasis komunitas.

Penurunan ini tidak terlepas dari implementasi delapan aksi konvergensi yang dievaluasi secara virtual oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025. Wakil Bupati Serfi Kambey menegaskan bahwa penurunan stunting bukan semata isu gizi, melainkan juga berkaitan erat dengan kemiskinan, sanitasi, dan pendidikan. Seluruh perangkat daerah, mulai dari Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, hingga camat dan kepala desa dilibatkan secara aktif. Data BPS menunjukkan bahwa angka kasus stunting menurun dari 1.452 (2022) menjadi 967 kasus (2023) .

Inovasi tata kelola melalui penerapan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bagi puskesmas dan rumah sakit merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian dan fleksibilitas pengelolaan keuangan fasilitas kesehatan. Penilaian dokumen BLUD telah dilakukan sejak Juli 2023, melibatkan tim akuntan publik dan pejabat daerah. Transformasi ini menjadikan Banggai Kepulauan sebagai kabupaten pertama di Sulawesi Tengah yang mengadopsi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD secara menyeluruh di sektor kesehatan.

Perubahan kelembagaan ini didukung penuh oleh Bupati Ihsan Basir, Sekda Rusli Moidady, serta Ketua DPRD. Tujuannya adalah mempercepat layanan, memastikan ketersediaan obat dan tenaga medis, serta menjaga kesinambungan operasional melalui kebijakan fleksibel. Berdasarkan BPS, jumlah tenaga medis di wilayah ini meliputi 85 dokter umum, 9 dokter spesialis, 4 dokter gigi, dan 654 tenaga kesehatan lainnya . Optimalisasi ini juga mendukung rumah sakit seperti RSUD Trikora Salakan untuk mempertahankan akreditasi paripurna.

Digitalisasi layanan kesehatan mulai diperkuat di Banggai Kepulauan melalui inisiatif Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Apotek (SIMA). Inovasi ini memungkinkan pendataan resep, pengelolaan stok, dan pelaporan dilakukan secara real-time, menjawab tantangan geografis dan memperluas jangkauan layanan farmasi. Sistem digital juga memungkinkan edukasi daring, konsultasi jarak jauh, dan pemantauan efek samping obat tanpa kunjungan langsung ke fasilitas kesehatan.

Langkah ini mendukung transparansi dan efisiensi dalam praktik kefarmasian, terutama di daerah kepulauan. Meski demikian, tantangan seperti infrastruktur jaringan dan literasi digital masih perlu ditangani. Berdasarkan data BPS, dari total 14 puskesmas di Banggai Kepulauan, seluruhnya telah memiliki tenaga farmasi dan sebagian mulai mengimplementasikan sistem digital dalam pelayanan rutin.

Kampanye advokasi kesehatan terus digencarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, mulai dari imunisasi Polio (IPV2), pengendalian HIV-AIDS, hingga gerakan kebugaran jasmani berbasis aplikasi SIPGAR. Dinas Kesehatan bersama PKK dan tokoh lintas agama aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya imunisasi dan pencegahan penyakit menular, dengan capaian imunisasi putaran kedua mencapai 94,8% pada 2024. Selain itu, penyuluhan HIV-AIDS telah dilakukan di berbagai sekolah untuk memberikan pemahaman pada remaja, menyusul ditemukannya 10 kasus aktif di wilayah Puskesmas Tataba.

Peningkatan kesehatan preventif juga difokuskan melalui Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas berbasis kebugaran jasmani. Aplikasi SIPGAR yang mengukur kebugaran fisik secara mandiri diimplementasikan di sekolah dan fasilitas publik. Kebijakan ini sejalan dengan peningkatan usia harapan hidup dari 66,59 tahun (2021) menjadi 66,87 tahun pada 2023, menunjukkan perbaikan status kesehatan masyarakat .

Untuk mencapai Bangkep dapat menggunakan berbagai jenis transportasi. Untuk perjalanan Ke Banggai Kepulauan ada empat alternatif yang bisa dipilih, pertama rute: Jakarta-Makasar-Luwuk, kedua rute: Jakarta-Palu-Luwuk, ketiga: Jakarta-Makassar-Kendari-Banggai-Bitung, keempat: Jakarta-Manado-Banggai. Rute kedua akan memakan waktu lebih lama dari rute yang pertama. Namun jika ingin lebih cepat dapat melalui rute ketiga dengan KM Sinabung. Karena rute kedua berangkat dari Bandara Cengkareng Jakarta ke Bandara Mutiara Palu tanpa transit, kemudian dari Palu menuju ibu kota Kabupaten Banggai Luwuk ditempuh melalui jalan darat (Bus/dengan kendaraan carteran). Memakan waktu kurang lebih 16 jam karena jarak Palu - Luwuk sekitar 350 km.

Dari Luwuk ke Pulau Peling, Salakan dengan KMP Lemuru kurang lebih ditempuh 3-4 jam perjalanan. Dari Luwuk ke Pulau Banggai, Banggai dengan KMP Cakalang kurang lebih 6-8 jam perjalanan sedangkan menggunakan "kapal kayu" waktu tempuh antara 8-12 jam. Sedangkan rute ketiga dari Tanjung Priok, Jakarta seminggu sekali pada hari jumat menyinggahi Banggai di Pulau Banggai. Rute keempat menggunakan transportasi udara dari Jakarta ke Manado, dilanjutkan perjalanan menggunakan angkutan darat ke Pelabuhan Pelindo IV Bitung lalu naik kapal KM. Sinabung ke Banggai Laut. Satu-satunya transportasi dari Banggai Laut ke Bangkep adalah Kapal seperti Kapal kayu atau kapal Feri.

Kabupaten Bangkep memiliki kekayaan biodiversitas dari flora dan fauna di antaranya Echinodermata, udang air tawar, gastropoda, amfibi dan reptil, mamalia, burung, bambu, dan lain lain.