Dasar Hukum Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Sertifikat Laik Fungsi (SLF) merupakan syarat legal yang harus dimiliki oleh setiap bangunan gedung agar dapat digunakan secara sah, aman, dan sesuai fungsi yang direncanakan. Tapi, apa saja dasar hukum yang mengatur SLF di Indonesia?
Penerapan SLF
100%Wajib untuk gedung baru dan renovasi besar
Masa Berlaku
5 Tahununtuk gedung non-rumah tinggal
Sanksi Hukum
PP 16/2021Denda & larangan penggunaan tanpa SLF
Landasan Hukum SLF
SLF memiliki dasar hukum yang kuat dan menjadi bagian dari sistem pengendalian pembangunan serta pemanfaatan bangunan gedung di Indonesia.
UU No. 28 Tahun 2002
UU tentang Bangunan Gedung ini menjadi payung hukum utama, yang mengatur pentingnya pemenuhan persyaratan fungsi bangunan sebelum digunakan.
PP No. 36 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 yang merinci persyaratan teknis bangunan gedung dan proses penerbitan SLF.
UU No. 26 Tahun 2007
Undang-undang tentang Penataan Ruang yang menjadi landasan dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang termasuk bangunan gedung.
UU No. 1 Tahun 2011
Undang-undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengatur aspek perumahan termasuk kelaikan fungsi bangunan di kawasan permukiman.
Permen PU No. 25/PRT/M/2007
Pedoman Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung yang menjadi acuan teknis dalam penerbitan SLF di seluruh Indonesia.
Permen PUPR No. 19/PRT/M/2018
Peraturan tentang Penyelenggaraan PBG dan SLF Bangunan Gedung melalui OSS (Online Single Submission) untuk mempermudah proses perizinan.
Permen PUPR No. 27/PRT/M/2018
Peraturan yang secara khusus mengatur tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, termasuk prosedur permohonan dan persyaratan teknis.
Mengapa SLF Penting Secara Hukum?
SLF tidak hanya sekadar formalitas, tapi juga alat kontrol mutu bangunan dalam sistem hukum pembangunan nasional.
Menghindari Sanksi Administratif
Bangunan tanpa SLF berpotensi dikenakan sanksi mulai dari teguran tertulis, denda administratif, hingga larangan penggunaan gedung oleh pemerintah daerah.
Menjamin Legalitas dan Nilai Investasi
SLF menjadi bukti legal bahwa bangunan laik digunakan dan meningkatkan kredibilitas serta nilai properti dalam kegiatan investasi maupun jual beli.
Dipercaya oleh berbagai perusahaan di seluruh Indonesia
"Proses pengurusan SLF kami jauh lebih cepat dan aman secara hukum setelah dibantu tim profesional."
"Dengan SLF, gedung kami bisa langsung dioperasikan tanpa kendala saat proses audit dan inspeksi."
