Sejarah Penerapan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bukanlah hal baru dalam dunia konstruksi dan regulasi bangunan di Indonesia. Konsep mengenai kelayakan fungsi suatu bangunan sebenarnya sudah mulai muncul sejak awal 2000-an, namun penerapannya baru mendapatkan kekuatan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa setiap bangunan gedung yang telah selesai dibangun harus memperoleh SLF sebelum dapat digunakan. SLF diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan teknis terhadap kesesuaian fungsi, struktur, keselamatan, sanitasi, dan aksesibilitas.

Penerapan SLF menjadi lebih sistematis setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 dan selanjutnya diperkuat oleh Peraturan Menteri PUPR No. 27/PRT/M/2018. Sejak saat itu, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan menerbitkan SLF bagi bangunan yang ada di wilayahnya. Adanya aturan ini membawa perubahan besar, terutama dalam proses pembangunan gedung komersial, perkantoran, industri, hingga hunian bertingkat.

Seiring waktu, SLF menjadi dokumen krusial dalam berbagai proses legal dan bisnis, seperti pengurusan IMB (sekarang PBG), proses jual beli, perizinan usaha, dan partisipasi dalam tender proyek. Perusahaan yang tidak memiliki SLF pada bangunan operasionalnya bisa dikenai sanksi administratif hingga pidana. Ini menunjukkan bahwa SLF bukan hanya sekadar dokumen pelengkap, tapi penanda legalitas dan keamanan.

Saat ini, SLF wajib diperpanjang secara berkala, biasanya setiap 5 tahun untuk bangunan umum dan 10 tahun untuk bangunan hunian. Pemeriksaan ulang dilakukan oleh pihak profesional seperti Pengkaji Teknis atau Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) yang telah tersertifikasi. Oleh karena itu, pemilik bangunan tidak bisa sembarangan; semua proses harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar teknis yang berlaku.

Kesimpulannya, sejarah penerapan SLF adalah bagian dari proses pembenahan regulasi konstruksi nasional yang bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna bangunan. Dengan adanya SLF, kita tidak hanya bicara soal legalitas, tetapi juga tanggung jawab sosial dan teknis terhadap keselamatan publik.