Butuh SLF di KOTA BEKASI? Pelajari syarat dan prosesnya sekarang. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk Tempat Hiburan Malam di KOTA BEKASI

Tentang KOTA BEKASI

Kota Bekasi merupakan bagian dari kawasan metropolitan Jakarta Raya dan menjadi kota penyangga dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia. Saat ini Kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri.

Nama Bekasi berasal dari kata Bagasasi yang artinya sama dengan Candrabaga yang tertulis di dalam Prasasti Tugu era Kerajaan Tarumanegara, yaitu nama sungai yang melewati kota ini.

Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri, itulah sebutan Bekasi tempo dahulu sebagai ibu kota Kerajaan Tarumanagara. Luas Kerajaan ini mencakup wilayah Bekasi, Sunda Kelapa (Jakarta), Pasir Awi (Jonggol), Depok, Cibinong, Bogor, hingga ke wilayah Purwalingga.

Menurut para ahli sejarah dan fisiologi, letak Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri sebagai ibu kota Tarumanagara adalah di wilayah Bekasi sekarang. Dayeuh Sundasembawa inilah daerah asal Maharaja Tarusbawa (669–723 M) pendiri Kerajaan Sunda dan seterusnya menurunkan Raja-raja Sunda sampai generasi ke-40 yaitu Ratu Ragumulya (1567–1579 M).

memberikan informasi atau menyimpan bukti sejarah.tentang keberadaan Tatar Sunda pada masa lampau. Di antaranya dengan ditemukannya 4 prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Kebantenan. Keempat prasasti ini merupakan keputusan dari Sri Baduga Maharaja (Prabu Siliwangi, Jaya Dewa) yang ditulis dalam 5 lembar lempeng tembaga.

Sejak abad ke-5 Masehi pada masa Kerajaan Tarumanagara, abad ke-8 Kerajaan Galuh, dan Kerajaan Pajajaran pada abad ke-14, Bekasi menjadi wilayah kekuasaan karena merupakan salah satu daerah strategis, yakni sebagai penghubung antara Pelabuhan Sunda Kelapa (Jakarta).

Kota Bekasi ternyata mempunyai sejarah yang sangat panjang dan penuh dinamika. Ini dapat dibuktikan perkembangannya dari zaman ke zaman, sejak zaman Hindia Belanda, pendudukan militer Jepang, perang kemerdekaan, dan zaman Republik Indonesia. Pada zaman Hindia Belanda, Bekasi termasuk ke dalam Karesidenan Batavia dan termasuk Regenschap (Kabupaten) Meester Cornelis.

Perkembangan kota Bekasi bermula dari sebuah tanah partikelir (land) yang dikuasai oleh Jeremias van Riemsdijk. Riemsdijk, yang kemudian menjadi Gubenur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1775-1777, memiliki lahan yang cukup luas di sekitar Batavia, yang meliputi land Ancol, Babelan, serta Bekasi. Pada tahun 1752 ia mendirikan pasar di sebelah timur Kali Bekasi yang mana hanya buka di hari Sabtu (kini Pasar Proyek). Pasar ini sebagai tempat jual beli hasil-hasil pertanian yang dikumpulkan dari kawasan pedalaman. Selain pasar sebagai tempat berdagang, ia juga mendirikan landhuis, landraad, kantor polisi dan penjara, serta membangun lapangan besar (kini menjadi Alun-alun Kota Bekasi).

Pada tahun 1831, pemerintah Hindia Belanda membangun jalur darat yang menghubungkan Meester Cornelis dengan Bekasi via Pulo Gadung. Jalur ini membuka akses perdagangan dari Bekasi ke Batavia yang sebelumnya hanya melalui Kali Bekasi. Dari Pasar Bekasi dibangun pula jalan yang menghubungkan Cikarang (timur), Cileungsi (selatan), serta Babelan (utara). Pada tahun 1887, pemerintah juga membangun jalur kereta api yang menghubungkan Stasiun Batavia dengan Bekasi. Jalur ini terus bertambah hingga ke Cirebon pada tahun 1912. Dengan dibangunnya jalur-jalur tersebut, banyak investor yang kemudian menanamkan modalnya di Bekasi. Tanah partikelir yang sebelumnya dikuasai oleh keluarga Riemsdijk, berubah menjadi land-land kecil yang dikuasai oleh pengusaha pribumi dan Tionghoa.

Kondisi ini terus berlanjut hingga pendudukan militer Jepang. Pendudukan militer Jepang turut mengubah kondisi masyarakat saat itu. Jepang melaksanakan Japanisasi di semua sektor kehidupan. Nama Batavia diganti dengan nama Jakarta. Regenschap Meester Cornelis menjadi KEN Jatinegara yang wilayahnya meliputi Gun Cikarang, Gun Kebayoran, dan Gun Matraman.

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, struktur pemerintahan kembali berubah, nama Ken menjadi Kabupaten, Gun menjadi Kewedanaan, Son menjadi Kecamatan, dan Kun menjadi Desa atau Kelurahan. Saat itu ibu kota Kabupaten Jatinegara selalu berubah-ubah, mula-mula di Tambun, lalu ke Cikarang, kemudian ke Bojong (Kedung Gede). Pada waktu itu Bupati Kabupaten Jatinegara adalah Bapak Rubaya Suryanaatamirharja. Pada tanggal 13 Desember 1945, Bekasi dibakar oleh tentara Britania.

Tidak lama setelah pendudukan Belanda, Kabupaten Jatinegara dihapus, kedudukannya dikembalikan seperti zaman Regenschap Meester Cornelis menjadi Kewedanaan. Kewedanaan Bekasi masuk ke dalam wilayah Batavia en Omelanden. Sementara, batas Pondok Gede, Kali Bekasi, dan Serangbaroe ke Selatan yaitu wilayah Kranggan (Jatisampurna), Awirangan, Setu, hingga Tjibaroesa Buitenzorg (Bogor) menjadi bagian dari Negara Pasundan. Batas Bulak Kapal ke Timur termasuk wilayah negara Pasundan di bawah Kabupaten Karawang, sedangkan sebelah barat Bulak Kapal termasuk wilayah negara Federal sesuai Staatsblad van Nederlandsch Indie 1948 No.178 Negara Pasundan.

Pada tanggal 17 Februari 1950, terjadi aksi unjuk rasa sekitar 40.000 rakyat Bekasi di Alun-alun Bekasi. Hadir pada acara tersebut Bapak Mu’min sebagai Residen Militer Daerah V. Inti dari unjuk rasa tersebut adalah penyampaian pernyataan sikap sebagai berikut:

"Rakyat Bekasi mengajukan usul kepada Pemerintah Pusat agar Kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi. Rakyat Bekasi tetap berdiri di belakang Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 terbentuklah Kabupaten Bekasi, dengan wilayah terdiri dari 4 kewedanaan, 13 kecamatan, dan wilayah pelimpahan dari Kawedanan Jonggol (Tjibaroesa), Buitenzorg yaitu: Kecamatan Cibarusah, Kecamatan Serang Baru, Desa Kranggan (Sekarang Kecamatan Jatisampurna), serta sebagian Kecamatan Setu. Angka-angka tersebut secara simbolis diungkapkan dalam lambang Kabupaten Bekasi dengan motto "SWATANTRA WIBAWA MUKTI".

Pada tahun 1960 Kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke Kota Bekasi (Jalan Ir H. Juanda, Kota Bekasi). Kemudian pada tahun 1982, saat bupati dijabat oleh Bapak H. Abdul Fatah Gedung Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi kembali dipindahkan ke Jalan Ahmad Yani No.1, Kabupaten Bekasi. Hal ini dilakukan karena perkembangan Bekasi yang sangat pesat sehingga bahkan dibentuk Kota Administratif Bekasi.

Kota Administratif Bekasi sendiri dibentuk pada tahun 1981 dari Kecamatan Bekasi (16 kelurahan dan 8 desa) dan sebagian dari Kecamatan Tambun (2 kelurahan, serta sebagian dari 2 desa) dengan 4 kecamatan yang terbagi ke 18 kelurahan dan 8 desa melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 48 tahun 1981.

Peresmian Kota Administratif Bekasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 April 1982, dengan wali kota pertama dijabat oleh Bapak H. Soedjono dari tahun 1982 hingga 1988. Tahun 1988 Wali kota Bekasi dijabat oleh Bapak Drs. Andi Sukardi dari tahun 1988 hingga 1991, kemudian diganti oleh Bapak Drs. H. Khailani AR dari tahun 1991 hingga 1997.

Pada perkembangannya, Kota Administratif Bekasi terus bergerak dengan cepat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan roda perekonomian yang makin tinggi. Dengan begitu status Kota Administratif Bekasi kembali ditingkatkan menjadi Kotamadya (sekarang "Kota") melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 yang menambahkan tiga kecamatan, yakni kecamatan Pondokgede, Jatiasih, dan Bantargebang.

Selanjutnya dengan terjadinya reformasi, penambahan kecamatan dan kelurahan dilakukan melalui peraturan daerah. Yang pertama adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2000 terkait pembentukan Kecamatan Jatisampurna dari Pondokgede, yang dilanjutkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan Kota Bekasi mengatur pembentukan dua kecamatan baru, yakni: Rawalumbu dari Bekasi Timur; dan Medan Satria dari Bekasi Barat. Dengan demikian, pembagian adminisitratif Kota Bekasi pada tahun 2000 adalah 10 Kecamatan, yang dibagi lagi menjadi 35 Kelurahan dan 17 Desa.

Perda Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2002 tentang Penetapan Kelurahan mengatur bahwa seluruh desa yang ada di Kota Bekasi berubah status menjadi kelurahan. Dengan demikian, pembagian adminisitratif Kota Bekasi pada tahun 2002 menjadi 10 Kecamatan dan 52 Kelurahan.

Kemudian pada tahun 2004, muncul lagi Perda Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 yang mengubah Perda Nomor 14 Tahun 2000. Perda ini membentuk 2 Kecamatan; Mustika Jaya dari Bantargebang; dan Pondok Melati dari Jatisampurna dan Pondokgede; serta menambah kelurahan baru. Hal ini menyebabkan pembagian adminisitratif Kota Bekasi menjadi seperti sekarang ini, dengan 12 Kecamatan dan 56 Kelurahan.

Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km², dengan batas wilayah Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

Kondisi topografi Kota Bekasi dengan kemiringan antara 0–2 % dan terletak pada ketinggian antara 11–81 m di atas permukaan air laut.

Wilayah dengan ketinggian dan kemiringan rendah yang menyebabkan daerah tersebut banyak genangan, terutama pada saat musim hujan yaitu: Kecamatan Jati Asih, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Barat, dan Kecamatan Pondok Melati.

Wilayah Kota Bekasi dialiri 3 sungai utama yaitu Sungai Cakung, Kali Bekasi, dan Kali Sunter, beserta anak-anak sungainya. Kali Bekasi berhulu di pertemuan dua sungai yaitu Sungai Cikeas dan Sungai Cileungsi yang berasal dari gunung pada ketinggian kurang lebih 1.500 meter dari permukaan air.

Air permukaan yang terdapat di wilayah Kota Bekasi meliputi Kali Bekasi dan beberapa sungai atau kali kecil, serta Saluran Irigasi Tarum Barat yang selain digunakan untuk mengairi sawah juga merupakan sumber air baku bagi kebutuhan air minum wilayah Bekasi (Kota dan Kabupaten) dan wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kondisi air permukaan Kali Bekasi saat ini tercemar oleh limbah industri yang terdapat di bagian selatan wilayah Kota Bekasi (industri di wilayah Kabupaten Bogor).

Kondisi air tanah di wilayah Kota Bekasi sebagian cukup potensial untuk digunakan sebagai sumber air bersih terutama di wilayah selatan Kota Bekasi, tetapi untuk daerah yang berada di sekitar TPA Bantar Gebang kondisi air tanahnya kemungkinan besar sudah tercemar dikarenakan tempat tersebut menyumbang volume sampah berasal dari DKI Jakarta.

Berdasarkan klasifikasi Köppen, Kota Bekasi umumnya tergolong sebagai wilayah yang beriklim muson tropis (Am) dengan tingkat kelembapan yang tinggi yakni sebesar ±78%. Kondisi lingkungan sehari-hari sangat panas. Hal ini terlebih dipengaruhi oleh tata guna lahan yang meningkat terutama industri atau perdagangan dan permukiman. Suhu udara harian diperkirakan berkisar antara 25 °C–35 °C. Oleh karena wilayahnya yang beriklim muson tropis (Am), Kota Bekasi mengalami dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau.

Musim kemarau di Kota Bekasi dipengaruhi oleh angin muson timur–tenggara yang bersifat kering berembus sejak awal bulan Mei hingga bulan September dengan bulan terkering yaitu bulan Agustus. Sementara itu, musim penghujan di kota Bekasi dipengaruhi oleh angin muson barat daya–barat laut yang bersifat basah & lembap dan biasanya bertiup pada bulan November hingga bulan Maret dengan puncak musim hujan terjadi pada bulan Januari yang curah hujan bulanannya lebih dari 300 mm per bulan. Curah hujan tahunan di wilayah Kota Bekasi berada pada angka 1.600–2.000 milimeter per tahunnya dengan jumlah hari hujan ≥130 hari hujan.

Jumlah penduduk Kota Bekasi saat ini lebih dari 2,4 juta jiwa yang tersebar di 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Pondok Gede, Kecamatan Jatisampurna, Kecamatan Jati Asih, Kecamatan Bantar Gebang, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Rawa Lumbu, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Medan Satria, Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Mustika Jaya, dan Kecamatan Pondok Melati.

Dari total luas wilayahnya, lebih dari 50% sudah menjadi kawasan efektif perkotaan dengan 90% kawasan perumahan, 4% kawasan industri, 3% kawasan perdagangan, dan sisanya untuk bangunan lainnya.

Kota Bekasi memiliki 12 kecamatan dan 56 kelurahan. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 2.409.083 jiwa dengan luas wilayah 206,61 km² dan sebaran penduduk 4.035 jiwa/km².

Berdasarkan sensus tahun 2010, Kecamatan Bekasi Utara merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi di Kota Bekasi, yakni sebesar 12.237 jiwa/km² dan Kecamatan Bantar Gebang dengan kepadatan 4.310 jiwa/km² menjadi yang terendah.

Sementara pencari kerja di kota ini didominasi oleh tamatan SMA atau sederajat, yakni sekitar 65,6% dari total pencari kerja terdaftar. Sebagai kawasan hunian masyarakat urban, Bekasi banyak membangun kota-kota mandiri, di antaranya Kota Harapan Indah, Kemang Pratama, dan Galaxy City.

Selain itu pengembang Summarecon Agung juga sedang membangun kota mandiri Summarecon Bekasi seluas 240 ha di Kecamatan Bekasi Utara. Seiring dengan meningkatnya jumlah masyarakat kelas menengah ke atas, Bekasi juga gencar melakukan pembangunan apartemen dan pusat perbelanjaan mewah.

Penduduk Kota Bekasi termasuk kota yang beragam suku bangsa. Berdasarkan data Sensus Penduduk Indonesia 2000, sebagian besar penduduk Kota Bekasi adalah suku Jawa, Betawi, dan Sunda. Jumlah yang signifikan juga berasal dari suku Batak, Minangkabau, dan Tionghoa. Suku Jawa yang merupakan pendatang menempati urutan pertama sebagai kelompok etnis terbanyak di kota ini. Keberagaman suku bangsa di Kota Bekasi memengaruhi perbedaan budaya dan adat istiadat masyarakat Kota Bekasi. Berikut adalah besaran penduduk Kota Bekasi berdasarkan suku bangsa pada Sensus Penduduk tahun 2000; Penduduk Kota Bekasi merupakan gambaran dari keragaman suku bangsa yang khas bagi Indonesia. Berdasarkan data Sensus Penduduk Indonesia tahun 2000, komposisi suku bangsa di Kota Bekasi menunjukkan variasi yang signifikan.

Ekonomi Bekasi ditunjang oleh kegiatan perdagangan, perhotelan, dan restoran. Pada awalnya pusat pertokoan di Bekasi hanya berkembang di sepanjang Jalan Ir H. Juanda yang membujur sepanjang 3 km dari Alun-alun kota hingga Terminal Bekasi. Di jalan ini terdapat berbagai pusat pertokoan yang dibangun sejak tahun 1978.

Selanjutnya sejak tahun 1993, kawasan sepanjang Jalan Ahmad Yani berkembang menjadi kawasan perdagangan seiring dengan munculnya beberapa mall serta sentra niaga. Pertumbuhan kawasan perdagangan terus berkembang hingga Jalan K.H. Noer Ali, Kranji, dan Kota Harapan Indah.

Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang tinggi membuat Kota Bekasi kini memiliki banyak pusat perbelanjaan modern meliputi Summarecon Mal Bekasi, Grand Metropolitan Mall, Pakuwon Mall Bekasi, Metropolitan Mall Bekasi, Grand Galaxy Park, dan Bekasi Cyber Park.

Selain itu keberadaan kawasan industri di kota ini, juga menjadi mesin pertumbuhan ekonominya, dengan menempatkan industri pengolahan sebagai yang utama. Lokasi industri di Kota Bekasi terdapat di kawasan Rawa Lumbu dan Medan Satria.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Kecuali pada tahun 2004, pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi selalu di atas Jawa Barat dan Indonesia. Pada tahun 2004 ekonomi Kota Bekasi tumbuh 5,38% dan pertumbuhan ini lebih tinggi dari Jawa Barat (4,77%) tetapi di bawah LPE Indonesia yang mencapai 5,50%.

Pada tahun 2005 dengan 5,65%, LPE Kota Bekasi sedikit lebih tinggi dari Jawa Barat dan Indonesia dengan 5,62% dan 5,55%. Demikian pula pada tahun 2006, LPE Kota Bekasi yang mencapai 6,07% masih lebih baik dibandingkan Jawa Barat dan Indonesia yang hanya mencapai 6,01% dan 5,48%.

Kota Bekasi memiliki 1 stasiun utama, 3 stasiun Commuter Line, dan empat stasiun LRT Jabodebek. Stasiun Bekasi adalah stasiun kereta api utama di Kota Bekasi dan sekitarnya terutama bagi layanan kereta api antarkota serta kereta komuter. Stasiun kereta api lainnya di kota tersebut, di antaranya stasiun Kranji dan Bekasi Timur yang melayani kereta komuter Commuter Line Cikarang, sedangkan stasiun angkutan massal yang melayani layanan lintas rel terpadu Lin Bekasi adalah stasiun Jati Bening Baru, Cikunir 1 dan 2, serta Bekasi Barat yang terletak di Jalan Jenderal A. Yani di Kecamatan Bekasi Selatan.