Butuh SLF di KAB. BUNGO? Pelajari syarat dan prosesnya sekarang. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk Pusat Kuliner di KAB. BUNGO

Tentang KAB. BUNGO

Kabupaten Bungo adalah kabupaten di provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini adalah hasil dari pemekaran kabupaten Bungo Tebo, pada tanggal 12 Oktober 1999. Luas wilayah kabupaten Bungo 4.659 km² atau 9,80% dari luas provinsi Jambi, dengan populasi pada pertengahan tahun 2024 sebanyak 376.913 jiwa. Kabupaten yang beribukota di Muara Bungo ini, terdiri dari 17 kecamatan serta 12 kelurahan dan 141 dusun.

Kabupaten Bungo memiliki kekayaan alam yang melimpah, di antaranya berupa sektor perkebunan yang ditopang karet dan kelapa sawit serta sektor pertambangan yang ditopang oleh batu bara. Selain itu, kabupaten Bungo juga kaya dengan emas yang tersebar hampir di seluruh wilayah kabupaten Bungo.

Sebelum Pemerintahan Belanda berkuasa penuh pada 1906, daerah Kabupaten Bungo atau dikenal dengan Muara Bungo diperintah oleh seorang yang bergelar ’Pangeran Anom‘. Pangeran Anom berkedudukan di Balai Panjang (Desa Tanah Periuk) yang merupakan pusat pemerintahan kala itu. Pangeran Anom tersebut disamakan dengan Wakil Rajo atas Surat Perintah (ketetapan) dari Sultan Jambi. Karena kedudukannya, Pangeran Anom diberi sebutan sebagai ’Lantak Nan Tak Goyah‘.

Kekuasaan Pangeran Anom membawahi beberapa negeri yang disebut Bathin, seperti Bathin Batang Bungo, Bathin Jujuhan, Bathin Batang Tebo dan Bathin Batang Pelepat. Daerah Bathin membawahi beberapa dusun yang kepala pemerintahannya disebut Rio. Di daerah Senamat dan Pelepat, penguasa kampung disebut juga dengan istilah Rio, kecuali di Dusun Candi penguasa kampung disebut dengan Temenggung Kitik dan Seri Tenuah.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Muara Bungo menjadi bagian dari Kabupaten Merangin yang beribukota di Bangko. Dan bersama Kabupaten Batanghari berada di bawah Karesidenan Jambi yang tergabung dalam Provinsi Sumatra Tengah berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1948. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Kabupaten Merangin yang semula Ibu kotanya berkedudukan di Bangko dipindahkan ke Muara Bungo. Pada tahun 1958, rakyat Kabupaten Merangin melalui DPRD peralihan dan DPRDGR bertempat di Muara Bungo dan Bangko mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar:

Sebagai perwujudan dari tuntutan rakyat tersebut, maka keluarlah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Kabupaten Sarolangun Bangko berkedudukan di Bangko dan kabupaten Muara Bungo Tebo berkedudukan di Muara bungo Yang mengubah Undang Undang Nomor 12 tahun 1956.

Seiring dengan pelantikan M.Saidi sebagai Bupati, diadakan penurunan papan nama Kantor Bupati Merangin dan di ganti dengan papan nama Kantor Bupati Muara Bungo Tebo, maka sejak tanggal 19 Oktober 1965 dinyatakan sebagai, Hari Jadi kabupaten Muara Bungo Tebo. Untuk memudahkan sebutannya dengan keputusan DPRGR kabupaten daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo, ditetapkan dengan sebutan Kabupaten Bungo Tebo. Seiring dengan berjalannya waktu melalui Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Kabupaten Bungo Tebo dimekarkan menjadi 2 wilayah yaitu Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo.

Kabupaten Bungo memiliki 17 kecamatan, 12 kelurahan dan 141 dusun (dari total 141 kecamatan, 163 kelurahan dan 1.399 dusun di seluruh Jambi). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 332.881 jiwa dengan luas wilayahnya 4.659,00 km² dan sebaran penduduk 71 jiwa/km².

Pelanduk napu ditetapkan sebagai fauna identitas Kabupaten Bungo. Pelanduk napu, atau lebih populer dengan sebutan napu atau napuh (Tragulus napu) adalah sejenis mamalia kecil yang tergolong ungulata berteracak genap. Termasuk ke dalam famili Tragulidae, hewan ini berkerabat dekat dengan pelanduk jawa dan pelanduk kancil. Napuh atau napo adalah nama umumnya di Sumatra, sedangkan di Kalimantan disebut dengan nama pelanduk napuh, pelanduk nampuh, pelanduk bangkat, dan lain-lain. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Greater mouse-deer.

Kabupaten Bungo memiliki luas wilayah sekitar 4.659 km². Wilayah ini secara geografis terletak pada posisi 101º 27’ sampai dengan 102º 30’ Bujur Timur dan di antara 1º 08’ hingga 1º 55’ Lintang Selatan.

Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Bungo berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Dharmasraya di sebelah Utara, Kabupaten Tebo di sebelah Timur, Kabupaten Merangin di sebelah Selatan, dan KabupatenKerinci di sebelah Barat. Wilayah Kabupaten Bungo secara umum adalah berupa daerah perbukitan dengan ketinggian berkisar antara 70 hingga 1300 M dpl, di mana sekitar 87,70% di antaranya berada pada rentang ketinggian 70 hingga 499 M dpl. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bungo berada pada Sub Daerah Aliran Sungai (Sub-Das) Sungai Batang Tebo.

Secara geomorfologis wilayah Kabupaten Bungo merupakan daerah aliran yang memiliki kemiringan berkisar antara 0 – 8 persen (92,28%). Sebagaimana umumnya wilayah lainnya di Indonesia, wilayah Kabupaten Bungo tergolong beriklim tropis dengan temperatur udara berkisar antara 25,8°–26,7 °C.Curah hujan di Kabupaten Bungo selama tahun 2004 berada di atas rata-rata lima tahun terakhir yakni sejumlah 2398,3 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 176 hari atau rata rata 15 hari per bulan dan rata rata curah hujan mendekati 200 mm per bulan

Secara administratif, Kabupaten Bungo yang berpenduduk 303.135 jiwa (hasil sensus tahun 2010), yang tersebar di 17 kecamatan yang meliputi 12 kelurahan dan 141 desa. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Pasar Muara Bungo, Rimbo Tengah, Bungo Dani, Bathin III, Tanah Tumbuh, Rantau Pandan, Jujuhan, Tanah Sepenggal, Limbur Lubuk Mengkuang, Pelepat Ilir, Muko-Muko Bathin VII, Pelepat, Bathin II Babeko, Tanah Sepenggal Lintas, Jujuhan Ilir, Bathin III Ulu dan Bathin II Pelayang. Dari hasil Sensus Penduduk 2010, Kecamatan Pelepat Ilir, Pelepat, dan Rimo Tengah merupakan 3 kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu masing-masing berjumlah 43.908 jiwa, 27.559 jiwa, dan 23.715 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah kecamatan Bathin III Ulu dengan jumlah penduduk 7.798 jiwa.

sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 maka Penyebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa menjadi Dusun dan Dusun menjadi Kampung dan pelantikan seorang kepala desa selain sebagai kepala pemerintahan di desa sekaligus dibarengi dengan pelantikan selaku pemangku adat oleh Ketua Lembaga Adat Kecamatan

Berdasarkan data Sensus Penduduk Indonesia 2000, sebagian besar penduduk kabupaten Bungo merupakan suku Jambi, yakni yang sudah termasuk semua sub-suku Melayu Jambi (Batin dan Penghulu). Sementara suku lainnya, banyak berasal dari suku Jawa, dan sebagian dari Minangkabau, Sunda, Batak, Tionghoa, Kerinci dan suku lainnya.

Data Kementerian Dalam Negeri semester 1 tahun 2024, mayoritas penduduk Kabupaten Bungo beragama Islam yaitu 96,92%. Selebihnya beragama Kekristenan sebanyak 2,70% dengan rincian Kristen Protestan sebanyak 2,24% dan Katolik sebanyak 0,46%. Selebihnya menganut Buddha sebanyak 0,31% dan Kepercayaan 0,06%.

Upaya penyediaan air bersih merupakan hal yang serius yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Bungo melalui PDAM terus meningkatkan upaya pemenuhan air bersih secara bertahap. Jumlah pelanggan PDAM Bungo pada tahun 2005 adalah sebanyak 4.105 dengan Kapasitas Produksi Air sebesar 1.491.264 M³ dan jumlah air terjual sebanyak 897.454 M³.

Pada Tahun 2001 jumlah Saluran Telepon Terpasang (STT) di Kabupaten Bungo berjumlah 2.301 sambungan, dan hingga Tahun 2005 menjadi 3.338 sambungan, atau mengalami peningkatan sebesar 45 % atau rata-rata sebesar 9 % per tahun, ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bungo terutama Muara Bungo termasuk daerah dengan aksesesibilitas tinggi.

Kinerja penyediaan listrik dan tingkat elektrifikasi di Jambi umumnya dan di Kabupaten Bungo tidak lepas dari kinerja dan pengelolaan Interkoneksi antarsumatera. Sebagaimana diketahui bahwa dengan telah terwujudnya Sumatra yang terkoneksi maka daerah yang kekurangan listrik akan dapat dipasok oleh wilayah yang kelebihan listrik. Untuk Jambi misalnya telah digunakan sebagai sarana Interkoneksi Tol Listirk sumatera 275.000 Volt yaitu Lahat, Lubuklinggau, Bangko, Bungo, Sungai Rumbai, Kiliranjao, sampai ke Provinsi Medan dengan total daya kurang lebih 500 Megawatt. Dengan adanya fasilitas ini maka sesungguhnya pasokan listrik akan dijamin oleh daerah pembangkit yaitu Sumatra Bagian Selatan dan Sumatra Bagian Utara yang masing-masing berpusat di Palembang dan Medan. Dengan ini sistem kelistrikan di Bungo sudah handal. Khusus untuk Bungo daya terpakai belum mencapai 40 persen, artinya bahwa permasalahan pasokan listrik dengan adanya Sumatra Interkoneksi dapat dipasok.

Di Kabupaten Bungo terdapat banyak pasar, umumnya di setiap kecamatan dan desa mempunyai pasar sendiri, hanya saja sifatnya yang berbeda. Ada pasar yang ramainya pada hari-hari tertentu saja, seperti hari Senin di Candi, hari Kamis di Tanah Tumbuh, dan hari Sabtu di Lubuk Landai. Ada juga pasar yang ramainya pada sore hari seperti di Sungai Ipuh Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang. Ada juga pasar yang buka dari sore hingga malam hari seperti di Tanjung Agung. Dan tentu saja yang menjadi pusat ekonomi masyarakat Kabupaten Bungo ada di Pasar Muara Bungo.

Aspek pendidikan merupakan aspek utama dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang dimulai dari pendidikan prasekolah sampai ke Perguruan Tinggi. Untuk menggambarkan kondisi pendidikan penduduk di Kabupaten Bungo, dapat dilihat dari angka melek huruh, rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar. Angka melek huruf Tahun 2002 sebesar 94,6 % dan meningkat menjadi 95,6 % Tahun 2004. Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jambi, maka pada Tahun 2002 menempati rangking 5 dan Tahun 2004 rangking 6. Rata-rata lama sekolah Tahun 2002 adalah 6,9 tahun dan meningkat menjadi 7,4 tahun pada Tahun 2004.

Tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Bungo menurut data BPS tahun 2008 dari Kantor Statistik sebagian tidak tamat SD 28,36 % tamat SD 34,08 % tamat sekolah lanjutan SMP 18,24 % dan SMA 16,08 % dan 1,6 % yang berpendidikan Akademi atau DIII ke atas.

Selain itu terdapat pula 18 Puskesmas dan 61 Puskesmas pembantu yang tersebar di wilayah Kabupaten Bungo.

Kabupaten Bungo telah memiliki satu buah Universitas yang bernama Universitas Muara Bungo. Terletak di dua lokasi, yaitu di Jalan Diponegoro dan Jalan Lintas Sumater Km 6 Sungai Binjai. Terdapat 11 Program Studi di Universitas Muara Bungo, di antaranya adalah Teknik Elektro, Teknik Pertambangan, Teknik Sipil, Ilmu Pemerintahan, dan Sastra Inggris.

Panjang jalan di Kabupaten Bungo adalah sepanjang 957,67 Km yang terdiri dari: jalan aspal 328,84 Km, jalan kerikil 199,01 Km dan jalan tanah 307,37 Km. Untuk jalur darat terdapat beberapa travel yang melayani rute Muara Bungo ke kota-kota seperti:

Sedangkan untuk menggunakan bus dapat ditempuh dengan menggunakan jasa bus di Terminal Type A Kota Lintas di Jalan Lintas Sumatra, SKB Muara Bungo.

Untuk jalur udara Kabupaten Bungo telah memiliki sebuah Bandar Udara yaitu Bandar Udara Muara Bungo yang diresmikan pada 9 Juni 2012. Bandar Udara ini berlokasi di Desa Sungai Buluh, Rimbo Tengah. Maskapai yang beroperasi adalah Nam Air dan Wings Air. Perhubungan udara diatur dalam UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2001 tentang kebandarudaraan serta Keputusan Menteri Perhubungan KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum, serta Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 83 Tahun 1998 tentang Pedoman Proses Perencanaan dilingkungan Departemen Perhubungan. Terkait dengan letak geografis Kabupaten Bungo yang sangat strategis dan sejumlah potensi serta sumber daya alam yang belum dikembangkan secara optimal. Maka dirasa perlu untuk meningkatkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan aksesibilitas Kabupaten Bungo dengan daerah-daerah lain. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bungo berencana untuk membangun Bandar Udara.

Setelah melalui studi pemilihan lokasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek teknis, aspek operasional penerbangan, aspek lingkungan dan aspek ekonomi finansial, ditetapkanlah lokasi Bandara di Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bungo dan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 52 Tahun 2005 tanggal 19 September 2005 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Pembangunan Bandar Udara ini direncanakan akan selesai pada Tahun 2009. Sampai saat ini dana yang telah disalurkan sebesar Rp. 1,050 M yang dipergunakan untuk pembebasan tanah, tanam tumbuh seluas 25,5 Ha dan pemukiman sebanyak 17 unit.

Kabupaten Bungo kaya akan objek objek wisata yang dapat dikembangkan pada masa mendatang. Objek objek wisata yang ada di Kabupaten Bungo antara lain:

Terdapat di Desa Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan berjarak kurang lebih 31 km dari Ibu kota Kabupaten

Terletak di Desa Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, dan di Desa Sungai Beringin, Kecamatan Pelepat, berjarak kurang lebih 31 km dan kurang lebih 40 km dari Ibu kota Kabupaten

Penamaan Air Terjun ini karena airnya berasal dari bukit Punjung dengan puncak tinggi bertingkat, terletak di Rantau Keloyang Kecamatan Pelepat.

Bunga bangkai ini umumnya mempunyai tinggi 1–3 m dari permukaan tanah. pada waktu mengembang menyebarkan aroma amis bau bangkai

Terletak di Dusun Lubuk Mayan kurang lebih 20 km dari muara Bungo dan juga gua alam ini terdapat di Dusun Apung Mudik yang tidak jauh dari Dusun Lubuk Mayan Kecamatan Rantau Pandan.

Kabupaten Bungo dilewati oleh sungai besar antara lain Batang Bungo, Batang Tebo, Sungai Mengkuang, Sungai baru Pelepat, Sungai Kuamang dan Sungai Batang Jujuhan yang berpotensi sebagai wisata dan trasportasi namun hingga 2013 belum ada upaya untuk diberdayakan dengan lebih baik.