Butuh SLF di KAB. BANJARNEGARA? Pelajari syarat dan prosesnya sekarang. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk Pusat Kuliner di KAB. BANJARNEGARA

Tentang KAB. BANJARNEGARA

Kabupaten Banjarnegara (bahasa Jawa: Hanacaraka: ꦧꦚ꧀ꦗꦂꦤꦼꦒꦫ, Pegon: بانجارنڮاراcode: jv is deprecated ) adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya berada di kecamatan Banjarnegara. Kabupaten Banjarnegara terletak di antara 7° 12'–7° 31' Lintang Selatan dan 109° 29'–109° 45'50" Bujur Timur.

Luas Wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah 106.970,997 ha atau 3,10 % dari luas seluruh Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang di sebelah utara, Kabupaten Wonosobo di sebelah timur, Kabupaten Kebumen di sisi selatan, serta Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga di sebelah barat. Pada pertengahan 2024, jumlah penduduk Banajrnegara sebanyak 1.068.347 jiwa.

Bentang alam berdasarkan bentuk tata alam dan penyebaran geografis, wilayah ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

Topografi wilayah ini sebagian besar (65% lebih) berada di ketinggian antara 100 s/d 1000 meter dari permukaan laut. Secara rinci pembagian wilayah berdasarkan topografi.

Sungai Serayu mengalir menuju ke Barat, serta anak-anak sungainya termasuk Kali Tulis, Kali Merawu, Kali Pekacangan, Kali Gintung dan Kali Sapi. Sungai tersebut dimanfaatkan sebagai sumber irigasi pertanian.

Wilayah kabupaten Banjarnegara memiliki iklim tropis, dengan curah hujan rata-rata 3.000 mm/tahun, serta suhu rata-rata 20°- 26 °C.

Wilayah yang menjadi Kabupaten Banjarnegara telah dihuni oleh suku Jawa sejak masa lampau. Peninggalan peradabannya sudah ada sejak abad ke-8, hal ini ditandai dengan ditemukanya Percandian Dieng yang dibangun pada akhir abad ke-8 oleh Kerajaan Medang sekaligus merupakan percandian tertua milik suku jawa. Selain candi, terdapat pula prasasti seperti Prasasti Er Hangat dan Prasasti Mangulihi yang menunjukkan pentingnya wilayah Banjarnegara pada masa lampau. Kemungkinan wilayah Banjarnegara, khususnya wilayah Dieng merupakan salah satu pusat budaya dari Suku Jawa pada masa lampau.

Dalam perang Diponegoro, R.Tumenggung Dipoyudo IV berjasa kepada pemerintah Kasunanan Mataram Surakarta, sehingga di usulkan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono VII untuk di tetapkan menjadi bupati banjar berdasarkan Resolutie Governeor General Buitenzorg tanggal 22 agustus 1831 nomor I, untuk mengisi jabatan Bupati Banjar yang telah dihapus statusnya, berkedudukan di Banjarmangu dan dikenal dengan Banjarwatulembu. Usul tersebut disetujui.

Persoalan meluapnya Sungai Serayu menjadi kendala yang menyulitkan komunikasi dengan Kasunanan Surakarta. Kesulitan ini dirasakan menjadi beban bagi bupati ketika dia harus menghadiri Pasewakan Agung pada saat-saat tertentu di Kasunanan Surakarta. Untuk mengatasi masalah ini diputuskan untuk memindahkan ibu kota kabupaten ke selatan Sungai Serayu.

Daerah Banjar (sekarang Kota Banjarnegara) menjadi pilihan untuk ditetapkan sebagai ibu kota yang baru. Kondisi daerah yang baru ini merupakan persawahan yang luas dengan beberapa lereng yang curam. Di daerah persawahan (Banjar) inilah didirikan ibu kota kabupaten (Negara) yang baru sehingga nama daerah ini menjadi Banjarnegara (Banjar: Sawah, Negara: Kota).

Pada tanggal 17 Agustus 1967, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRDGR) Kabupaten Banjarnegara meluncurkan lambang daerahnya oleh R.M. Soedjirno, Bupati Banjarnegara ke-7. Lambang Banjarnegara didesain oleh Soehardjo, Wakil Bupati Banjarnegara periode 2006–2011. Ia menyebutkan bahwa lambang tersebut dibuat saat usianya 10 tahun dan merupakan hasil dari perlombaan (sayembara). Ia mengaku bahwa proses untuk dapat disahkan menjadi lambang resmi daerah tersebut berlangsung selama satu tahun, lalu pada dekade 1980-an lambangnya kemudian diberikan sengkalan di bawahnya yang menjadi motto daerah, Wani memetri rahayuning praja, yang artinya "Bertekad melestarikan kemakmuran menuju kebahagiaan lahir-batin bagi rakyat dan pemerintahnya".

Lambang tersebut berbentuk perisai hijau dengan tepi kuning. Di dalamnya terdapat padi 17 butir, kapas 8 kuntum bunga, segilima merah putih, bintang, pohon beringin, gunung dan daratan, sifon Belanda, sebilah keris, dan gelombang air. Lambang dengan sengkalan daerah ini dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 11 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tentang Lambang Daerah.

Pada tahun 2018, Pemkab Banjarnegara menghadirkan tanggal hari jadi yang baru, 26 Februari 1571. Akibat dari penetapan hari jadi yang baru ini, Pemkab Banjarnegara berencana untuk merevisi lambang daerahnya agar sesuai dengan hari jadinya yang baru itu. Pada tahun 2021, sejumlah rancangan lambang versi baru dibocorkan di media sosial. Sekda Banjarnegara Indarto menjelaskan bahwa lambang yang berseliweran ini muncul atas usulan masyarakat Banjarnegara. Namun, pihaknya menyebut bahwa perubahan tersebut masih dibahas di DPRD. Ada usulan dawet ayu yang muncul dari sejarawan Banjarnegara Heni Purwono. Di tengah-tengah pandemi, draf lambang daerah yang diusulkan oleh DPRD itu bocor, dengan hilangnya gambar beringin, diganti dengan Candi Arjuna yang ada di kompleks Candi Dieng l dengan latar belakang logo Kabupaten banjarnegara yg di dominasi Pegunungan / Daratan tinggi. Saat desain tersebut dituding berkaitan dengan sebuah kepentingan politik tertentu, Tuswadi, ilmuwan yang tergabung dalam anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia beranggapan bahwa beringin bukanlah simbol politik, melainkan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, dan tak dapat "disandingkan dengan pohon di lambang partai".

Bentuk final dari lambang tersebut akhirnya muncul di situs resmi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada Februari 2022. Lambang tersebut mempertahankan mayoritas elemen lama, dengan menambah Candi Arjuna di Dieng, Gunung / Daratan Tinggi ,sawah dan ladang kentang, serta Bendungan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Motto daerah yang baru ini adalah sengkalan Manunggaling swara tumataning praja, yang dapat dimaknai sebagai 1571 Masehi. Secara maknawi, sengkalan ini bermakna "Bersatu padunya masyarakat dan pemerintah dalam membangun dan menata kehidupan demi terwujudnya baldatun ṭayyibatun wa rabbun ġafūr". Lambang ini dikukuhkan dengan Perda No. 1 Tahun 2022.

Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 20 kecamatan, 12 kelurahan, dan 266 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 1.002.398 jiwa dengan luas wilayah 1.023,73 km² dan sebaran penduduk 979 jiwa/km².

Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Banjarnegara, dengan kecamatan terluas dan memiliki penduduk terbanyak adalah kecamatan Punggelan. Kota-kota kecamatan yang cukup signifikan adalah: Kota Mandiraja, Klampok, Wanadadi, Karangkobar, dan Kalibening.

Banjarnegara dilalui jalan nasional lintas tengah Jawa yang menghubungkan Jakarta dengan Surabaya melalui Purwokerto dan Yogyakarta. Klampok merupakan persimpangan jalur menuju Purbalingga dan Banyumas. Selain itu terdapat juga jalan provinsi yang menghubungkan Banjarnegara dengan Pekalongan & Batang, melintasi dataran tinggi Dieng, serta daerah Mandiraja sebagai penghubung antara Banjarnegara dengan Kebumen.

Angkutan bus antarkota yang melewati Banjarnegara antara lain adalah jurusan Solo-Bawen-Wonosobo-Purwokerto, Semarang-Bawen-Wonosobo-Purwokerto, Wonosobo-Banjarnegara-Bandung, Wonosobo-Banjarnegara-Banyumas serta Banjarnegara-Jakarta.

Kabupaten Banjarnegara memiliki 15 stasiun di Jalur kereta api Purwokerto–Wonosobo yang tidak beroperasi, di antaranya: