Butuh SLF di KAB. MUARA ENIM? Pelajari syarat dan prosesnya sekarang. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk Hotel di KAB. MUARA ENIM

Tentang KAB. MUARA ENIM

Kabupaten Muara Enim (sebelumnya bernama Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah/LIOT) (Surat Ulu: ꤸꥈꥀꥍꤽꥍ ꥆꥉꤵꥇꤸ꥓ Jawi: موارا آنيم) adalah sebuah kabupaten di provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten terletak di kecamatan Muara Enim.

Kabupaten Muara Enim adalah salah satu kabupaten dengan jumlah tetangga kabupaten terbanyak di Indonesia dan salah satu kabupaten yang memiliki daerah eksklave di Indonesia yaitu Kecamatan Gelumbang, Kelekar, Lembak, Sungai Rotan, Belida Darat dan Muara Belida akibat pembetukan Daerah Otomomi Baru Kabupaten PALI dan peningkatan status kota administratif Kota Prabumulih.

Kantor Pusat Pertambangan Batu Bara PT Bukit Asam berada di kabupaten ini, tepatnya di Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, sekitar 15 km dari ibukota kabupaten. Jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim pada tahun 2021 adalah sebanyak 653.731 jiwa. Kabupaten Muara Enim memiliki julukan sebagai Bumi Serasan Sekundang.

Secara geografis, posisi Kabupaten Muara Enim terletak antara 4°- 6° LS dan 104° - 106° BT. Kabupaten Muara Enim merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 7.483,06 km², terdiri atas 22 kecamatan, 246 desa, dan 10 kelurahan.

Kondisi topografi di Kabupaten Muara Enim cukup beragam. Daerah dataran tinggi di bagian barat daya yang merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan, meliputi Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Ulu, Semende Darat Tengah, dan Kecamatan Tanjung Agung. Daerah dataran rendah bermula dari bagian tengah (Muara Enim, Ujan Mas, Benakat, Gunung Megang, Rambang Niru, Rambang, Lubai) terus ke utara–timur laut di mana terdapat daerah rawa yang berhadapan langsung dengan daerah aliran Sungai Musi, meliputi Kecamatan Gelumbang, Sungai Rotan, dan Muara Belida.

Pada awal terbentuknya, Kabupaten Muara Enim bernama Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah (LIOT). Terbentuknya Kabupaten Muara Enim berawal dari panitia Sembilan sebagai realisasi surat Keputusan Bupati Daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah tanggal 20 November 1946, hasil karya panitia tersebut disimpulkan dalam bentuk laporan yang terdiri dari 10 bab, dangan judul Naskah Hari Jadi Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah dan telah dikukuhkan dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah tanggal 14 Juni 1972 No. 47/Deshuk/1972. Tanggal 20 November tersebut kemudian menjadi dasar hari jadi Kabupaten Muara Enim. Namun, dasar hukum pembentukan Kabupaten Muara Enim juga tertuang dalam Undang-undang nomor 28 tahun 1959, tanggal 26 Juni 1959.

Kabupaten Muara Enim sebelumnya terdiri dari 22 kecamatan kemudian pada 2012 bertambah tiga kecamatan, yaitu Belimbing, Belida Darat, dan Lubai Ulu, sehingga menjadi 25 kecamatan, dan menjadi 20 kecamatan sejak keluarnya UU Nomor 7 Tahun 2013, dimana lima kecamatan dalam kabupaten ini, yaitu Talang Ubi, Penukal Utara, Penukal, Abab, dan Tanah Abang, bergabung membentuk kabupaten sendiri yaitu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, kemudian menjadi 22 kecamatan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2018.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (disingkat DPRD Muara Enim) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten yang ada di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Anggota DPRD Muara Enim berjumlah 45 orang yang tersebar di 13 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Gerakan Indonesia Raya.

Anggota DPRD Muara Enim periode 2014-2019 berjumlah 45 orang dilantik pada 27 September 2014. Karena adanya pemekaran Kabupaten PALI pada tahun 2013, pemilihan anggota DPRD Muara Enim dan PALI digabung atas nama DPRD Muara Enim. Barulah pada tahun 2015, anggota DPRD Muara Enim dibagi menjadi dua: anggota DPRD Muara Enim dan anggota DPRD PALI, dengan beberapa penyesuaian.

Kabupaten Muara Enim memiliki 20 kecamatan, 10 kelurahan dan 245 desa (dari total 236 kecamatan, 386 kelurahan dan 2.853 desa di seluruh Sumatera Selatan). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 567.450 jiwa dengan luas wilayahnya 7.383,90 km² dan sebaran penduduk 77 jiwa/km².

Berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia 2010, jumlah penduduk kabupaten ini sebanyak 716.676 jiwa. Kemudian pada Sensus Penduduk Indonesia 2020, penduduk Muara Enim menjadi 6152.900 jiwa, dengan kepadatan 82 jiwa/km. Jumlah penduduk terbanyak berada di kecamatan Muara Enim (73.550 jiwa) dan Lawang Kidul (72.120 jiwa), sementara penduduk lebih sedikit berada di kecamatan Muara Belida (7.940 jiwa).

Kepadatan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Muara Enim yaitu 308 jiwa per km2, diikuti Kecamatan Lawang Kidul sebanyak 169 penduduk dan Kecamatan Sungai Rotan sebanyak 103 penduduk. Namun sebaran penduduk menurut kecamatan di wilayah Kabupaten Muara Enim tidak merata. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Lawang Kidul (64.180) dan Muara Enim (62.851). Sementara kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Muara Belida (7.750) dan Kelekar (9.574 %).

Mayoritas penduduk Kabupaten Muara Enim, memeluk agama Islam, yang umumnya dianut oleh penduduk asli setempat, seperti Suku Melayu Lematang, suku Rambang, Melayu Enim, Melayu Semende, Belide kemudian Jawa, Sunda dan suku bangsa lainnya. Penduduk Kabupaten Muara Enim yang memeluk agama Kristen (Protestan dan Katolik) umumnya dianut oleh Suku Batak (Batak Angkola dan Batak Toba) dan sebagian Suku Jawa. Penganut agama Hindu umumnya berasal dari Suku Bali. Terakhir, agama Budha dianut oleh Suku Tionghoa.

Adapun persentase penduduk Kabupaten Muara Enim menurut agama yang dianut, yaitu Islam sebanyak 96,34%. Kemudian Kekristenan sebanyak 1,71%, dengan rincian Protestan sebanyak 1,20% dan Katolik sebanyak 0,51%. Sebagian lagi menganut agama Buddha sebanyak 1,63%, Hindu sebanyak 0,30%, Konghucu dan aliran kepercayaan sebanyak 0,01%. Untuk sarana rumah ibadah yang tersedia adalah sebanyak 812 masjid, 499 mushala, 9 gereja Protestan, 6 gereja Katolik, 6 vihara dan 3 pura.

Nama “Muara Enim” berasal dari kata “Muara” yang berarti pertemuan sungai, dan “Enim” yang merupakan nama sungai utama yang membelah wilayah ini: Sungai Enim.

Berdasarkan cerita rakyat “Asal Mula Berdirinya Semende”, puyang (Nenek Moyang) masyarakat Semende di Muara Enim adalah enam orang dari Pagaruyung, Sumatera Barat, dan satu orang dari Basemah, Sumatera Selatan. Konon puyang dari Pagaruyung yakni Tuan Raja, Alim Raja, Legam Bumi, Raja Ngekop, Nakan Adin, dan Sarna Wali. Sementara dari Suku Basemah bernama Prabu Sahmat. Selain itu, banyak juga yang berasal dari Jawa dan Banten

Abad ke-13 Masehi, Islam diperkenalkan di Muara Enim Penduduk Muara Enim zaman dahulu memiliki hubungan dagang dengan Kayu Agung dan Palembang, lagipula Muara Enim pernah menjadi wilayah Kesultanan Palembang. Saat Palembang berperang dengan Belanda, banyak tokoh agama dari pedalaman, termasuk Muara Enim, ikut mati dalam perang sehingga terjadi krisis ulama, dan kemudian Belanda menduduki Muara Enim.

Berdasarkan sejarah, Kabupaten Muara Enim pada masa pendudukan Hindia Belanda, marga-marga di sepanjang Sungai Enim, mulai dari marga Semendo Darat sampai ke marga Tamblang Patang Puluh Bubung. Kemudian, marga-marga di sepanjang Sungai Lematang mulai dari marga tamblang ujan mas hingga marga sungai rotan digabung menjadi satu wilayah administratif dengan nama "Onderafdeling Lematang Ilir" yang tunduk dengan Afdeling Palembangsche Boven Landen dengan asisten residen yang bertempat di Lahat. Batu bara mulai digali Belanda pada tahun 1919.

Pada masa pendudukan Jepang, wilayah yang dikenal dengan nama Lematang Ilir diubah menjadi Lematang Sijo dan dibentuk wilayah administratif baru yang dikenal dengan Lematang Ogan Tengah, selanjutnya dikenal dengan nama Kawedanan Lematang Ogan Tengah.

Ketika masa awal kemerdekaan Indonesia, hasil sidang Dewan Keresidenan Palembang pada tanggal 20 November 1946 dalam surat Keputusan Bupati Daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah, wilayah Kawedanan Lematang Ilir dan Lematang Ogan Tengah digabung menjadi Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah (LIOT). Panitia Sembilan dibentuk untuk bertanggung jawab atas pembentukan LIOT, dan hasil karya panitia tersebut disimpulkan dalam bentuk laporan yang terdiri dari 10 bab, dangan judul Naskah Hari Jadi Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah dan telah dikukuhkan dengan surat keputusan Bupati Lematang Ilir Ogan Tengah (LIOT) tanggal 14 Juni 1972 No. 47/Deshuk/1972. Tanggal 20 November tersebut kemudian menjadi hari jadi Kabupaten Muara Enim. Namun, dasar hukum pembentukan Kabupaten Muara Enim juga tertuang dalam Undang-undang nomor 28 tahun 1959, tanggal 26 Juni 1959.

Kabupaten LIOT dibentuk pada Masa Bersiap, sehingga jabatan kepala daerah dipegang oleh Gubernur Daerah Tingkat I Sumatera Selatan antara tahun 1946-1950. Adapun Bupati non-gubernur pertama Muara Enim adalah Amaludin.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 2642/2/B/1980, pada tanggal 1 April 1980 nama Kabupaten Daerah Tingkat II Lematang Ilir Ogan Tengah berubah menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim, dan dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, nama Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim dirubah menjadi Kabupaten Muara Enim sampai dengan sekarang.

Kemudian, 21 Juni 2001, Kota Prabumulih dimekarkan dari Muara Enim, dan pada 11 Januari 2013 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dimekarkan dari Kabupaten Muara Enim

Data sarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan pada tahun 2010 adalah jumlah sekolah TK sebanyak 110 atau bertambah 23,6% dibanding tahun 2009. Jumlah sekolah dasar dan MI sebanyak 507 atau meningkat 2,01%. Pada tingkat SLTP/MTs terdapat 153 sekolah atau meningkat 12,5%. Sedangkan Sekolah SMU/SMK/MA pada tahun ini menjadi 78 atau meningkat 5,4%.

Pad 2010, Kabupaten Muara Enim telah terdapat 3 buah rumah sakit, 24 unit puskesmas dan 107 unit puskesmas pembantu. Sementara untuk jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Muara Enim seluruhnya sebanyak 1.872 orang dengan rincian 101 dokter, 13 apoteker, 185 sarjana kesehatan, 804 tenaga keperawatan, 571 bidan, dan 198 tenaga non medis.

Kabupaten Muara Enim mengandalkan pertanian terutama perkebunan dalam mendorong perekonomiannya. Hal ini terlihat dari besarnya luas lahan yang digunakan untuk perkebunan. Lahan yang ada di Kabupaten Muara Enim umumnya merupakan lahan bukan sawah yaitu sekitar 96,19 % dan sisanya merupakan lahan sawah. Produk pertanian Muara Enim yang terkenal adalah karet, kelapa sawit, kopi (kopi Semende), kelapa, kakao, lada, kapuk, pinang dan kayu manis.

Sektor pertambangan juga berperan cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Muara Enim, baik komposisi dengan migas maupun tanpa migas. Dalam komposisi dengan migas, peranan dominan sektor pertambangan dibentuk oleh dominasi produk minyak dan gas bumi, sementara dalam komposisi tanpa migas, sumbangan batubara, yang dikelola oleh Bukit Asam masih cukup dominan. Jumlah produksi batubara tahun 2010 tercatat sebanyak 11.948.767 ton atau naik 3,54% dari tahun lalu yang mencapai 11.540.720 ton. Walaupun produksi briket batubara turun 88,64% dibanding tahun sebelumnya.

PLTU Tanjung Enim merupakan pembangkit listrik yang berada di Kabupaten Muara Enim, tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di wilayah Sumatra bagian selatan yang dihubungkan melalui jaringan transmisi interkoneksi Sumatra bagian selatan. Daya terpasang pembangkit listrik PLTU Tanjung Enim mencapai 260.000 kW dengan tenaga listrik yang dibangkitkan mencapai 1.753.805 MWh.

Muara Enim, yang dihuni Suku Semende Darat, memiliki berbagai budaya, seperti Tari sambut (Muara Enim) yang berkembang dari Tari Sembah dalam masyarakat Kikim

Dalam kehidupan masyarakat pedesaan Muara Enim, bebehas dahulu menjadi bagian penting dalam persiapan hajatan, terutama pernikahan atau yang dikenal dengan ngantenkan. Secara harfiah, istilah ini merujuk pada proses mengumpulkan dan mengolah padi hingga menjadi beras.

Mereka juga memiliki tradisi pewarisan Tunggu tubang, yakni tradisi di mana harta pusaka (rumah, sawah, dll) diberikan pada anak perempuan tertua (Matrilineal). Kalau tidak ada anak perempuan, anak laki-laki tertua yang menjadi Tunggu tubang (Ngangkit). Jika keluarga Tunggu tubang tidak punya anak, pusaka dialihkan ke adik perempuan sang tunggu tubang. Meski demikian, kuasa Tunggu Tubang terikat norma-norma adat dan diawasi Meraje/Jurai (Paman dari pihak ibu) serta keluarga besar.

Tunggu tubang memiliki tugas menjaga aset seperti mengatur waktu tanam dan panen. Mereka juga harus menentukan siapa yang berhak diberi hasil panen. Tunggu tubang juga harus melayani kerabat yang berkunjung ke desanya, yang membuat rumah itu harus muat dengan seluruh keluarga. Tunggu tubang bertanggung jawab atas semua urusan keluarga, mulai dari pernikahan, acara kematian atau ziarah besar. Sistem Tunggu tubang terbukti dapat menjaga ketahanan pangan di daerah Semende. Sistem adat Tunggu tubang berlaku di Semende Darat yang luas wilayahnya sekitar 99.802 ha, sebuah lembah yang dikelilingi perbukitan Gunung Patah. Diperkirakan, sistem adat Tunggu tubang dipengaruhi sistem adat di Suku Minangkabau, yang juga mewariskan pusaka keluarga kepada perempuan.