Butuh SLF di KOTA DEPOK? Pelajari syarat dan prosesnya sekarang. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk Gedung Spbu di KOTA DEPOK

Tentang KOTA DEPOK

Kota Depok adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota Depok merupakan bagian dari wilayah metropolitan Jabodetabekpunjur dan berada tepat di sisi selatan Provinsi DKI Jakarta dengan jarak 30,6 km arah selatan dari DKI Jakarta. Kota Depok dibentuk dari wilayah Kota Administratif Depok dengan penambahan wilayah dari Kecamatan Limo, Kecamatan Cimanggis, dan Kecamatan Sawangan, serta sebagian desa dari Kecamatan Bojonggede yang digabungkan dengan Kecamatan Pancoran Mas. Tanggal peresmian Kota Depok yang ditandai dengan pemisahannya secara resmi dari Kabupaten Bogor pada tanggal 27 April 1999 ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Depok yang jatuh pada tanggal tersebut setiap tahunnya. Jumlah penduduk kota Depok berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada pertengahan tahun 2023 sebanyak 1.927.867 jiwa.

Ada dua kemungkinan asal-usul nama 'Depok'. Yang pertama menunjukkan bahwa wilayah tersebut sudah dikenal sebagai Depok ketika tanah tersebut dibeli oleh Cornelis Chastelein, seorang pejabat senior di Perusahaan Hindia Timur Belanda, pada tanggal 18 Mei 1696. Tanah yang dibeli berukuran sekitar 12,44 km², kira-kira 6,2% dari luas Depok saat ini. Selain mendirikan perkebunan dengan bantuan penduduk setempat, Chastelein juga terlibat dalam pekerjaan misionaris, memperkenalkan agama Kristen kepada penduduk setempat. Dia mendirikan sebuah jemaat lokal bernama De Eerste Protestante Organisatie van Christenen (DEPOC), dan pada tahun 1950-an, beberapa anggota komunitas Depok di Belanda mengklaim bahwa akronim ini memengaruhi nama modern kota tersebut. Penjelasan alternatif lainnya adalah bahwa nama tersebut berasal dari kata bahasa Sunda padepokan 'pertapaan', karena situs tersebut sebelumnya digunakan sebagai tempat retret keagamaan.

Sebelum meninggal pada 28 Juni 1714, Chastelein menulis surat wasiat yang membebaskan keluarga-keluarga yang diperbudak di Depok dan memberi mereka sebagian tanah miliknya, mengubah mereka menjadi pemilik tanah. Oleh karena itu, 12 keluarga budak menjadi pemilik tanah (selamanya sebagaimana diberikan kepada mereka dengan surat kepemilikan dari Chastelein sendiri dalam wasiatnya) dan membebaskan laki-laki, perempuan, dan anak-anak mereka. Para budak yang dibebaskan juga disebut sebagai orang Mardijker – dan itu berasal dari kata *Merdeka* atau kebebasan dalam Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, 28 Juni telah ditetapkan sebagai Depokse Dag (Hari Depok) oleh keturunan keluarga Depok asli, dan pada 28 Juni 2014, untuk memperingati ulang tahun ke-300 wasiat Chastelein, mereka mendirikan monumen setinggi 3 meter di tanah mereka, tetapi pemerintah kota pada saat itu melarangnya, dengan alasan keterkaitannya dengan sejarah kolonial Belanda.

Keluarga budak asli Depok berasal dari orang Bali, orang Ambon, orang Bugis, orang Sunda dan orang Indo Portugis, yaitu keturunan Mestizo dan orang Mardijker. Isakh, Yakub, Yonatan, Yusuf, dan Samuel adalah nama keluarga yang dibaptis oleh Chastelein setelah keluarga budak tersebut memeluk agama Kristen Protestan. Keluarga-keluarga lainnya mempertahankan nama asli mereka dan mungkin sudah beragama Kristen (Katolik Roma) sebelum bergabung dengan gereja Protestan Chastelein. Keturunan keluarga Depok asli, kecuali keluarga Sadokh, masih tinggal di Indonesia, Belanda, Norwegia, Kanada, dan Amerika Serikat.

Pada tahun 1871, pemerintah kolonial memberikan Depok status khusus (Gemeente), yang memungkinkan wilayah tersebut untuk membentuk pemerintahan lokalnya sendiri yang dipimpin oleh seorang dewan pemimpin (Presiden). Pemerintahan lokal ini berakhir pada tahun 1952, ketika administrasi Depok menyerahkan wewenangnya kepada pemerintah Indonesia, kecuali untuk wilayah-wilayah tertentu.

Selama periode Bersiap (perang saudara Indonesia dan perang kemerdekaan dari Belanda) tahun 1945, Depok mengalami kekerasan, dan beberapa penduduknya tewas dibunuh oleh kelompok pemuda setempat. Ketidakstabilan yang disebabkan oleh Perang Kemerdekaan Indonesia menyebabkan beberapa keluarga asli Depok meninggalkan kota tersebut. Banyak keluarga yang selamat kemudian menetap di Belanda dan berbagai negara lain sebagai bagian dari komunitas Indo yang lebih luas.

Ketika zaman Hindia Belanda, masa pendudukan Jepang, hingga kemerdekaan Indonesia, wilayah Depok terpisah dalam tiga kawedanan yang berbeda di Kabupaten Bogor, diantaranya.

Pada tahun 1898, 1909, dan 1933, Kecamatan Depok berada di bawah kawedanan Parung tersebut masuk ke dalam suatu distrik yang berpusat di Parung, Afdeling Buitenzorg. Setelah dihapusnya kawedanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 1963, Kecamatan Depok setelah dihapusnya sistem kawedanan saat itu terdiri dari 11 desa, yaitu Depok, Depok Jaya, Pancoran Mas, Mampang, Rangkapan Jaya, Rangkapan Jaya Baru, Beji, Kemirimuka, Pondokcina, Tanahbaru, dan Kukusan.

Depok pernah menjadi pusat Residensi Ommelanden van Batavia atau Keresidenan Daerah sekitar Jakarta berdasarkan Keputusan Gubernur Batavia yaitu en Ommelanden per tanggal 11 April 1949 Nomor Pz/177/G.R. yang dimuat di dalam Javasche Courant 1949 Nomor 31. Residensi ini membubarkan Regentschap Meester Cornelis yang terbentuk sejak 1925.

Pada Maret 1982, Depok diklasifikasi ulang sebagai kota administratif di dalam Kabupaten Bogor. Pada 20 April 1999, kota Depok bergabung dengan beberapa distrik tetangga di Kabupaten Bogor untuk membentuk kota otonom yang independen dari Kabupaten, dengan luas 199,91 km². Tanggal ini diperingati sebagai tanggal resmi berdirinya Depok.

Meningkatnya arus urbanisasi pada era 1960-an hingga 1970-an, Jakarta di masa pemerintahan gubernur Ali Sadikin melakukan kajian dalam upaya perluasan wilayah. Saat itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik memetakan wilayah-wilayah yang berada di sekitar Jakarta, seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi untuk menjadi sebuah kawasan baru yang dikembangkan. Menurut Ali Sadikin, gagasan tersebut akan memakai anggaran yang besar dan lebih dominan melibatkan pemerintah Jakarta.

Sebelumnya, pemerintah lebih dulu berinisiatif memperluas wilayah Jakarta hingga Ciawi, Cibinong, Bekasi, dan Tangerang. Oleh karenanya, Ali menugaskan jajarannya untuk mengkaji perluasan wilayah Jakarta. Alhasil, wilayah Cibinong, Bekasi, dan Depok dianggap strategis dan berpeluang untuk bergabung dengan Jakarta. Hal inilah yang menjadi cikal bakal kawasan Jabodetabekjur.

Sebelum diusulkan menjadi kotamadya, Wali kota Administratif Depok, Badrul Kamal mengajukan beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor untuk bergabung dengan Depok. Pada saat itu, Kota Administratif Depok hanya memiliki tiga kecamatan, yaitu Pancoran Mas, Beji, dan Sukmajaya, di mana untuk membentuk sebuah kota diperlukan setidaknya enam kecamatan.

Kemudian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor mengadakan pertemuan untuk membahas pemekaran Kota Depok dari Kabupaten Bogor. Badrul menerangkan peluang Depok menjadi kotamadya dari segi sosial, ekonomi, demografi, kebudayaan, politik, dan sebagainya. Hasil pertemuan tersebut dibahas kembali dalam sidang pleno dan menyetujui pembentukan Kota Depok. Sepuluh hari kemudian, hasil sidang pleno itu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dan pada akhirnya di tingkat pusat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akhirnya mengesahkan pembentukan Kota Depok bersamaan dengan Kota Cilegon pada tanggal 20 April 1999. Pengesahan undang-undang tersebut dikawal oleh tokoh masyarakat di Kota Depok. Seminggu setelahnya, Depok secara resmi berdiri sebagai kotamadya, sekaligus mengakhiri status sebagai kota administratif.

Beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor, diantaranya Limo, Cimanggis, dan Sawangan, dimasukkan ke wilayah Kota Depok. Tidak hanya itu, desa-desa di Kecamatan Bojonggede digabungkan dengan Kecamatan Pancoran Mas, seperti Bojong Pondok Terong, Ratujaya, Pondok Jaya, Cipayung, dan Cipayung Jaya. Peresmian Kota Depok sekaligus melantik Badrul Kamal sebagai penjabat sementara Wali kota Depok.

Pada tahun 2007, subwilayah di Kota Depok dimekarkan menjadi 11 kecamatan dan 63 kelurahan. Pemekaran tersebut disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok. Berikut merupakan daftar kecamatan dan kelurahan yang dimekarkan:

Bergabungnya Kota Depok ke wilayah Jakarta kembali diwacanakan oleh Mohammad Idris. Ia mencanangkan pembentukan Jakarta Raya seusai tidak lagi menjadi ibu kota Indonesia pada tahun 2024. Idris menuturkan bahwa Jakarta memiliki persamaan dengan daerah-daerah penyangganya, seperti Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Persamaan tersebut terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada, seperti kemacetan dan banjir, sehingga pembangunan dapat direalisasikan.

Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat 6° 19’ 00”–6° 28’ 00” Lintang Selatan dan 106° 43’ 00”–106° 55’ 30” Bujur Timur. Dengan luas wilayah sekitar 200,29 km², Depok merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 50–140 mdpl dan kemiringan lerengnya kurang dari 15%. Depok dilalui sungai-sungai besar yaitu Sungai Ciliwung dan Sungai Pesanggrahan. Selain itu, ada juga 13 sub satuan wilayah aliran sungai dan 22 buah danau.

Kota Depok berada di atas lapisan rubanah yang didominasi oleh batu aluvium, yang dapat diidentifikasi dengan data gravitasi ESA-MWT untuk mengetahui kepadatan batuan. Pengamatan ini telah dikorelasikan dengan studi geologis lainnya. Lapisan aluvium ini berada 0–68 m di bawah batuan dasar. Unit batuan Depok berasal dari kala Pleistosen.

Secara administratif, Depok dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 1999 tentang terbentuknya Kota Depok dan Kota Cilegon. Pada tanggal 27 April 1999, Kota Administratif Depok dan Kota Administratif Cilegon berubah menjadi kotamadya. Batas sebelah utara Depok dengan Batavia ini tidak berubah setidaknya semenjak tahun 1933. Berikut adalah rincian batas wilayah Kota Depok:

Kota Depok berada di dataran rendah aluvial transisi menuju dataran tinggi Bogor dengan ketinggian rata-rata yang berkisar antara 60-150 mdpl. Berdasarkan klasifikasi Köppen, Kota Depok dikategorikan sebagai wilayah yang beriklim hutan hujan tropis (Af) dengan dua pola musim, yakni musim kemarau dan musim penghujan yang jelas sepanjang tahun (curah hujannya selalu di atas 60 mm sepanjang tahun karena pengaruh iklim hutan hujan tropis/Af). Musim kemarau di Kota Depok biasanya berlangsung antara periode Mei hingga September, sedangkan musim penghujan terjadi antara periode Oktober hingga April dengan puncak musim penghujan biasanya terjadi antara bulan Desember hingga awal Maret. Oleh karena wilayahnya yang berada di dataran rendah aluvial transisi, suhu udara rata-rata di Kota Depok berkisar antara 23 °C hingga 32 °C.

Wali kota Depok saat ini dijabat oleh Supian Suri, didampingi wakil wali kota, Chandra Rahmansyah. Supian dan Chandra adalah pemenang pada pemilihan umum wali kota Depok 2024. Serah terima jabatan dari Wali Kota Depok terdahulu, Mohammad Idris, kepada Supian, disaksikan perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD Kota Depok, Komplek Perkantoran Kota Kembang, Grand Depok City, Cilodong, Depok, Jawa Barat.

Kemudian, pelantikan Supian dan Chandra dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Supian dan Chandra dilantik di Istana Merdeka, Jakarta.

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kota Depok berdasarkan asal partai politik dalam enam periode terakhir.

Karakteristik suku bangsa penduduk Kota Depok memiliki keberagaman. Berdasarkan data Sensus Penduduk Indonesia 2000, sebagian besar penduduk Kota Depok adalah orang Betawi, Jawa, dan Sunda. Jumlah yang signifikan juga berasal dari suku Batak dan Minangkabau. Keberagaman suku bangsa di Kota Depok memengaruhi perbedaan budaya dan adat istiadat masyarakat. Berikut adalah besaran penduduk Kota Depok berdasarkan suku bangsa sesuai data Sensus Penduduk tahun 2000;

Perkembangan Kota Depok dari aspek geografi, demografi maupun sumber pendapatan begitu pesat. Ada beberapa indikator yang dapat dipergunakan sebagai acuan tentang pertumbuhan ekonomi di Kota Depok, diantaranya:

Transportasi umum yang tersedia di Kota Depok, yakni KAI Commuter ( Commuter Line Bogor), LRT Jabodebek ( Lin Cibubur) di stasiun Harjamukti, layanan bus Transjakarta yang tersedia di Terminal Depok, Universitas Indonesia, serta layanan pengumpan bus Transpakuan, BisKita Trans Depok, layanan pengumpan bus Transjabodetabek, dan Mikrotrans juga tersedia di stasiun LRT Harjamukti. Ada juga layanan bus menuju atau dari Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta, layanan bus BisKita Trans Depok, layanan Mikro Trans Depok, dan layanan bus Miniarta.

Menurut data Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok tahun 2022, jumlah perumahan di Depok hingga kini ada sekitar 520 perumahan.

Depok memiliki 387 Masjid dan 83 Musala, 33 Gereja Kristen Protestan, 5 Gereja Kristen Katolik, 2 Pura, 1 Wihara, dan 1 Klenteng yang tersebar di 11 kecamatan.

Kota Depok saat ini per tahun 2021-2022 sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan untuk membangun pusat sejarah, dikarenakan Depok dulunya memiliki kaitan dengan Hindia Belanda. Terbukti dengan adanya Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein di Jalan Pemuda dan gereja-gereja berarsitektur Hindia Baru di sekitaran Depok Lama. Bahkan Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Lambert Grijns, serius dalam menanggapi program penataan kawasan heritage yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok.

Wali kota Depok Mohammad Idris menyebutkan ada hampir 100 taman di Kota Depok atau lebih tepatnya sekitar 65 taman. Angka ini lebih banyak apabila dibandingkan dengan Kota Bandung yang terkenal memiliki berbagai macam taman dengan beragam konsep yang kreatif.

Pemerintah Kota Depok meresmikan 5 stadion diantaranya 4 stadion umum dan 1 stadion internasional. Stadion ini diresmikan dikarenakan minat pemuda terhadap sepak bola cukup tinggi terlebih di Kota Depok. Berikut beberapa stadion yang sudah diresmikan:

Catatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyebutkan bahwa Depok sendiri di tahun 2022, merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat dengan persentase stunting terendah, yakni hanya sebesar 12,3%.