Butuh SLF di KAB. SAMOSIR? Pelajari syarat dan prosesnya sekarang. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk Gedung Perpustakaan di KAB. SAMOSIR

Tentang KAB. SAMOSIR

Kabupaten Samosir (Surat Batak: ᯘᯔᯬᯘᯒᯪ᯲) adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota Samosir berada di Kecamatan Pangururan. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Toba sesuai dengan UU RI Nomor 36 Tahun 2003 pada tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai.

Terbentuknya Samosir sebagai kabupaten baru merupakan langkah awal untuk memulai percepatan pembangunan menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Penduduk Kabupaten Samosir pada semester pertama tahun 2025 berjumlah 150.103 jiwa.

Kabupaten Samosir merupakan pemekaran dari kabupaten induk yakni Kabupaten Toba (sebelumnya masih bernama Kabupaten Toba Samosir), yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara. Pembentukan kabupaten ini diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia. Namun, sejarah panjang Kabupaten Samosir, telah dimulai sejak tahun 1956, di mana wilayah ini masih menjadi bagian dari Kabupaten Tapanuli Utara sebagai kabupaten induk yang kemudian dimekarkan menjadi beberapa kabupaten baru.

Pada tahun 1956, Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara. Saat itu, Tapanuli Utara memiliki 5 (lima) distrik atau kewedanaan, yaitu Kewedanaan Silindung, Toba Holbung, Humbang, Samosir, dan Kewedanaan Dairi.

Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, maka tahun 1964 dilakukan pemekaran kembali dengan Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi, dengan ibu kota berkedudukan di Kecamatan Sidikalang. Kabupaten Dairi dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 15 tahun 1964, tanggal 23 September 1964. Selanjutnya pada 1968, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara bersama masyarakat dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara mengusulkan supaya dilakukan kembali pemekaran wilayah dengan Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Samosir. Akan tetapi usulan tersebut tidak berhasil.

Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, guna mempercepat laju pertumbuhan pembangunan serta mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, maka pada tahun 1985 Kabupaten Tapanuli Utara dibagi menjadi 5 (lima) wilayah pembangunan yang bersifat administratif yakni Wilayah Pembangunan I (Silindung) berpusat di Kecamatan Tarutung, Wilayah Pembangunan II (Humbang Timur) berpusat di Kecamatan Siborongborong, Wilayah Pembangunan III (Humbang Barat) berpusat di Kecamatan Dolok Sanggul, Wilayah Pembangunan IV (Toba) berpusat di Kecamatan Balige dan Wilayah Pembangunan V (Samosir) berpusat di Kecamatan Pangururan yang masing-masing wilayah pembangunan dipimpin oleh seorang pembantu bupati.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, di mana Kabupaten Toba Samosir merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara, sementara Kabupaten Mandailing Natal merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 9 Maret 1999 di Kota Medan.

Perjuangan pembentukan kabupaten baru kembali mencuat. Pada tanggal 27 Mei 2002, masyarakat Kabupaten Samosir meminta membentuk Kabupaten Samosir kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir. Aspirasi tersebut diterima oleh DPRD Kabupaten Toba Samosir, maka pada tanggal 20 Juni 2002, DPRD Kabupaten Toba Samosir menggelar rapat paripurna khusus dalam rangka pembahasan dan menyikapi usul pembentukan Kabupaten Samosir dan dengan berbagai pertimbangan serta latar belakang pemikiran masyarakat.

Maka, ditetapkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara. Kemudian pada 7 Januari 2004, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia, meresmikan Pembentukan Kabupaten Samosir sebagai salah satu kabupaten baru di Provinsi Sumatera Utara. Atas dasar itu, disepakati bahwa tanggal 7 Januari ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Samosir sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir No. 28 Tahun 2005 tentang Hari Jadi Kabupaten Samosir. Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21.27 tanggal 6 Januari 2004 diangkat dan ditetapkan Penjabat Bupati Samosir atas nama Bapak Drs. Wilmar Eliaser Simanjorang, M.Si yang dilantik pada tanggal 15 Januari 2004 di Kota Medan oleh Gubernur Sumatera Utara.

Bupati Samosir adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Samosir. Bupati Samosir bertanggung jawab kepada gubernur Provinsi Sumatera Utara. Saat ini, bupati atau kepala daerah yang menjabat di Kabupaten Samosir ialah Vandiko Timotius Gultom, dengan wakil bupati Ariston Tua Sidauruk. Mereka menang pada Pemilihan umum Bupati Samosir 2024, untuk periode tahun 2025-2030. Vandiko merupakan bupati Samosir ke-3 sejak kabupaten ini didirikan, dan merupakan salah satu bupati terpilih termuda, yakni di bawah 30 tahun. Vandiko dan Ariston dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada 20 Februari 2025 di DKI Jakarta.

Kabupaten Samosir terdiri dari 9 kecamatan; 6 kecamatan berada di Pulau Samosir, dan 3 kecamatan di daerah lingkar luar Danau Toba tepat pada punggung Pegunungan Bukit Barisan. Adapun nama kecamatan di Kabupaten Samosir yaitu:

Mayoritas dan penduduk asli dari Kabupaten Samosir adalah Batak Toba, sama halnya dengan kabupaten pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara saat ini yakni Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Toba. Selain itu, ada sebagian kecil yang merupakan suku terdekat Batak Toba, yakni Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Angkola dan, Batak Pakpak. Ada pula sebagian kecil suku pendatang lainnya seperti Jawa, Minangkabau dan Tionghoa, yang umumnya terdapat di Kecamatan Pangururan, Kecamatan Harian, dan Kecamatan Simanindo. Tari Tortor adalah salah satu tarian tradisional Batak Toba di Provinsi Sumatera Utara.

Suku Batak Toba yang merupakan suku asli dan dominan di Kabupaten Samosir, memengaruhi pada bahasa komunikasi yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahasa Batak Toba adalah bahasa utama yang digunakan oleh penduduk Kabupaten Samosir, selain dari bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi Indonesia.

Kabupaten Samosir menjadi salah satu tujuan utama wisata di Provinsi Sumatera Utara, khususnya bagi wisatawan yang ingin mengunjungi kawasan sekitar Danau Toba. Pulau Samosir yang berada di tengah-tengah Danau Toba, merupakan lokasi di Kabupaten Samosir yang menyediakan wisata adat Batak Toba.Di Kabupaten Samosir terdapat sebuah museum yaitu Museum Huta Bolon Simanindo. Selain itu di Kabupaten Samosir terdapat peninggalan budaya Batak Toba, tempat pembuatan kain adat Ulos, pantai danau, pertunjukan Tari Tortor, kuliner khas Batak Toba, pertunjukan Sigalegale, bisa ditemukan di Kabupaten Samosir.

Pada 2 Februari 2022, Presiden Indonesia Joko Widodo telah meresmikan dua tempat wisata adat di Samosir, yakitu Kampung Ulos Huta Raja di Kecamatan Pangururan dan Huta Siallagan di Kecamatan Simanindo. Penataan dua tempat wisata adat ini, pasca kunjungan Jokowi pada tahun 2019. Melalui Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Jokowi meminta supaya Kampung Ulos dan Huta Siallagan direvitalisasi. Total biaya penataan dua kawasan wisata ini sebanyak Rp 55,8 miliar. Selain itu, Desa Tomok juga menjadi salah satu tujuan wisata di Kabupaten Samosir. Di tempat ini, wisatawan bisa melihat pertunjukan Sigalegale, dan pertunjukan Tari Tortor. Kemudian ada juga wisata pantai, yakni Pantai Pasir Putih di Kecamatan Pangururan.