Butuh SLF di KAB. MAPPI? Pelajari syarat dan prosesnya sekarang. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk Gedung Penjara Lembaga Pemasyarakatan di KAB. MAPPI

Tentang KAB. MAPPI

Kabupaten Mappi adalah salah satu kabupaten di provinsi Papua Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kepi, distrik Obaa. Kabupaten ini memiliki penduduk pada tahun 2024 sebanyak 114.153 jiwa, dengan penduduk terbanyak di distrik atau kecamatan Obaa, dan paling sedikit di kecamatan Yakomi.

Kabupaten Mappi memiliki luas wilayah mencapai 25.609,94 km2, terletak di antara 06º.28′ - 56º4′ LS dan 139º.2′ - 11º0′ BT. Terbagi menjadi 15 Distrik, 163 kampung, dan 1 kelurahan, dengan Kepi sebagai ibu kota kabupaten. Sebagian besar wilayah Kabupaten Mappi merupakan dataran rendah yang memiliki ketinggian antara 0 – 100 m dpl. Sekurang-kurangnya ada 14 sungai yang biasa digunakan sebagai sarana transportasi atau penghubung antar distrik.

Oleh karena wilayahnya yang berada di dataran rendah, suhu udara di wilayah Kabupaten Mappi berkisar antara 23 °C hingga 34 °C. Wilayahnya beriklim tropis (Af) dengan curah hujan yang cenderung tinggi sepanjang tahunnya. Kelembapan udara di wilayah ini relatif pada angka 70%-90%.

Kabupaten Mappi menjadi salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Papua Selatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan.

Bupati Mappi adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Mappi. Bupati Mappi bertanggungjawab kepada gubernur provinsi Papua atas wilayah Kabupaten Mappi. Saat ini, bupati atau kepala daerah yang menjabat di Mappi ialah Kristosimus Yohanes Agawemu, dengan wakil bupati, Sanusi. Mereka menang pada Pemilihan umum Bupati Mappi 2024. Kristosimus dan Sanusi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di Istana Merdeka, Jakarta.

Kabupaten Mappi terdiri atas 15 distrik, 2 kelurahan, dan 163 kampung dengan luas wilayah 25.609,94 km² dan jumlah penduduk 114.153 jiwa (2024). Kode Wilayah Kabupaten Mappi adalah 93.03.

Kabupaten Mappi masuk ke dalam wilayah adat Anim Ha. Penduduk kabupaten Mappi terdiri dari suku asli dan pendatang. Pada tahun 2015, Orang Asli Papua di Mappi sebanyak 81.089 jiwa atau 88,26% dari 91.876 jiwa penduduk, dan 11,74% lainnya adalah pendatang. Mappi memiliki beberapa suku seperti suku Yaghai, Citak, Awyu (Mitak), Korowai-Kombay, Wiyagar, Suku Asmat, dan Tamario.

Sementara berdasarkan agama yang dianut, mayoritas penduduk Mappi menganut agama Kekristenan. Adapun banyaknya penduduk Mappi menurut agama yang dianut yakni Kekristenan sebanyak 93,05% dengan rincian Katolik sebanyak 73,50% dan Protestan sebanyak 19,55%. Kemudian penduduk yang beragama Islam sebanyak 6,89% dan sebagian kecil menganut agama Hindu yakni 0,04% dan Buddha sebanyak 0,02%. Sarana rumah ibadah yang terdapat di Mappi yakni 128 gereja Katolik, 106 gereja Protestan, 16 masjid dan 1 pura.

Kegiatan ekonomi daerah ini tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat yang sejak dulu suka berburu, berkebun dan hidup berpindah-pindah. Potensi ekonomi yang nyata bagi masyarakat adalah mencari kayu gaharu sampai ke pedalaman hutan. Kayu gaharu dari Distrik Assue terkenal karena kualitasnya. Potensi gaharu terpusat di Distrik Assue, Senggo, Citak Matak sampai di Kabupaten Asmat. Sumber daya hutan yang bisa diambil manfaatnya selain kayu gaharu adalah kulit gambir dan kayu-kayu jenis uli, meranti, linggua dan bus.

Hasil laut dan perairan daratan juga menjadi pilihan penduduk. Secara umum, lapangan pekerjaan yang berperan besar terhadap kehidupan penduduk Mappi adalah sektor kehutanan dan perikanan. Penduduk daerah ini dominan memakan sagu. Yang banyak diupayakan penduduk adalah menanam umbi-umbian, jagung, kacang tanah, dan kacang hijau. Kopi, karet dan kelapa merupakan komoditas yang juga ditanam penduduk. Selain tiga komoditas tersebut, perkebunan di Mappi juga ditanami jambu mete, kakao, cengkih, kapuk.

Selain itu, ada potensi terpendam yang dimiliki Mappi. Diperkirakan daerah ini menyimpan potensi minyak bumi yang tersebar di Distrik Citak Mitak dan bauksit di Distrik Obaa dan sekitarnya.

Wilayah di Kabupaten Mappi belum berkembang merata. Infrastruktur yang ada umumnya jalan tanah yang dikeraskan, belum diaspal karena kesulitan memperoleh batu dan pasir. Distrik yang memiliki fasilitas perkotaan cukup memadai baru di Edera dengan ibu kota Bade. Wilayah Bade merupakan kota pelabuhan dengan fasilitas seperti pusat perdagangan, penginapan, jalan-jalan beraspal, saluran listrik dan telepon. Kepi, sebagai ibu kota kabupaten yang terletak di Distrik Obaa memiliki lapangan udara yang dapat didarati pesawat jenis Twin Otter sehingga menjadi pilihan moda transportasi untuk melayani kebutuhan perjalanan dari dan ke Kabupaten Mappi.

Perjalanan ke Kabupaten Mappi sementara hanya mengandalkan transportasi udara dari Kabupaten Merauke dengan menggunakan Pesawat jenis Twin Otter Musamus milik Pemda Merauke dengan lama perjalanan kurang lebih 2 jam. Perjalanan udara sangat tergantung dengan cuaca, sehingga jadwal pesawat tidak bisa dipastikan.

Sedang perjalanan melalui darat hanya bisa ditempuh dengan menggunakan sepeda motor dengan kondisi jalan tanah yang berlumpur dan harus menyeberangi 2 sungai, dengan lama perjalanan yang 12 jam. Sarana jalan aspal baru terdapat di ibu kota kabupaten Kepi sampai dengan rencara ibu kota baru di Waemiaman. Sedang untuk menuju distrik-distrik baru berupa jalan tanah. Jarak antar distrik yang cukup jauh sebagaimana halnya di wilayah lain di Papua juga merupakan kendala tersendiri dalam proses pemeriksaan

Listrik PLN hanya melayani selama 6 jam, yaitu jam 18 sampai dengan 12 malam. Sebagai daerah tadah hujan, ketersediaan air untuk sehari-hari di Mappi tergantug kondisi musim. Wilayah yang cukup sulit ditempuh mengakibatkan juga harga-harga kebutuhan hidup di Mappi cukup mahal. Dalam hal konsumsi konsumsi daging adalah daging rusa dan tidak tersedia daging sapi.

Sebagai kabupaten baru yang merupakan pecahan dari Kabupaten Merauke pada tahun 1997, Kabupaten Mappi masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia untuk mengelola keuangan daerah, sehingga masih terdapat pejabat yang tidak mengerti dengan tugasnya dalam pengelolaan keuangan daerah.