Butuh SLF di KAB. MUKO MUKO? Pelajari syarat dan prosesnya sekarang. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk Gedung Pemerintahan di KAB. MUKO MUKO

Tentang KAB. MUKO MUKO

Kabupaten Mukomuko adalah sebuah kabupaten yang ada di wilayah administrasi Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten Mukomuko berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat di Utara; Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi di Timur; Samudera Hindia di Barat dan Kabupaten Bengkulu Utara di Selatan.

Pada 2021, jumlah penduduk Mukomuko sebanyak 190.498 jiwa, dan pada semester pertama tahun 2025 sebanyak 207.192 jiwa.

Secara geografis, Kabupaten Mukomuko terletak pada 101o01’15,1” – 101o51’29,6” BT dan 02o16’32,0”–03o07’46,0” LS. Suhu udara kota Mukomuko berkisar antara 21,10 C sampai dengan 34,60 C dengan curah hujan rata-rata 151,2 mm.

Sebagian besar penduduk Muko-muko merupakan transmigran yang berasal dari Jawa, Sunda, Minang, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan, Bengkulu dan mukomuko pada zaman kolonial Belanda dijadikan "tanah harapan" bagi penduduk luar Bengkulu. Sebanyak 37,4% penduduk adalah suku Minang, 6,3 % suku Jawa, 5,4 % suku Sunda dan sisanya dari Bali, Bugis, Melayu, Rejang, Serawai, Lembak, serta lainnya.

Penduduk asli Mukomuko bagian utara adalah suku Minangkabau. Secara adat, budaya, dan bahasa, dekat dengan wilayah Pesisir Selatan di Sumatera Barat. Pada masa lalu daerah Mukomuko ini termasuk salah satu bagian dari rantau Pesisir Barat (Ombak Nan Badabua) Suku Minangkabau. Selain suku Minangkabau, kabupaten Mukomuko bagian selatan dihuni oleh suku Pekal yang terkait dengan suku Pekal yang mendiami bagian utara kabupaten Bengkulu Utara.

Wilayah Mukomuko juga merupakan wilayah rantau Minangkabau yang kerap juga disebut daerah Riak nan Berdebur yakni daerah sepanjang Pesisir Pantai Barat dari Padang hingga Bengkulu Selatan. Namun wilayah Mukomuko sejak masa kolonial Inggris telah dimasukkan ke dalam administratif Bengkulu (Bengkulen). Sejak saat itu mereka telah terpisah dari serumpunnya di daerah Sumatera Barat dan menjadi bagian integral dari wilayah Bengkulu. Hal ini berlangsung terus pada masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, hingga masa kemerdekaan.

Dalam masa kemerdekaan, wilayah Mukomuko dimasukkan ke dalam Daerah Tk. II dengan nama Kabupaten Bengkulu Utara. Pemekaran kabupaten dan kota telah menyapa hampir seluruh provinsi di Indonesia, tidak terkecuali Provinsi Bengkulu. Pada awal tahun 2003, provinsi ini bertambah tiga kabupaten baru yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, yakni Kabupaten Bengkulu Utara dimekarkan menjadi Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko. Adapun Kabupaten Bengkulu Selatan juga dimekarkan menjadi Bengkulu Selatan, Seluma, dan Kaur.

Sama halnya dengan kabupaten lainnya di Bengkulu, Mukomuko pun tidak terlepas dari bencana gempa bumi, dimana pada tanggal 13 September 2007 terjadi gempa bumi yang memporak-porandakan sebagian penduduk Mukomuko, terutama di Kecamatan Lubuk Pinang.

Pengiriman transmigran ke Bengkulu marak lagi sejak 1967. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1973 menetapkan Provinsi Bengkulu dan sembilan provinsi lainnya sebagai daerah transmigrasi di luar pulau Jawa. Salah satu kabupaten tujuan transmigran adalah Bengkulu Utara dan kebijakan itu berlanjut hingga sekarang. Tahun 2004, Bengkulu masih mendapat tambahan transmigran yang mendapatkan tanah dua ha dan mayoritas berasal dari Jawa dengan profesi petani. Kini sentra-sentra penduduk migran itu tumbuh menjadi sentra ekonomi.

Pertumbuhan penduduk menjadi sangat cepat dengan adanya program transmigrasi ini. Hal ini juga telah menyebabkan terjadinya perubahan komposisi penduduk di wilayah Kabupaten Mukomuko. Saat ini jumlah penduduk pendatang asal Jawa telah jauh melampaui jumlah penduduk asli Mukomuko. Sehingga secara realitas saat ini, penduduk asli menjadi minoritas di Kabupaten Mukomuko.

Berikut adalah daftar Bupati Mukomuko secara definitif sejak tahun 2003 pasca pemekaran Kabupaten Mukomuko dari Kabupaten Bengkulu Utara.

Dalam tumpuk pemerintahan, seorang kepala daerah yang mengajukan diri untuk cuti atau berhenti sementara dari jabatannya kepada pemerintah pusat, maka Menteri Dalam Negeri menyiapkan penggantinya yang merupakan birokrat di pemerintah daerah atau bahkan wakil bupati, termasuk ketika posisi bupati berada dalam masa transisi.

Artikel bertopik politik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Kabupaten Mukomuko memiliki 15 kecamatan, 3 kelurahan, dan 148 desa. Luas wilayahnya mencapai 4.036,70 km² dan penduduk 174.742 jiwa (2017) dengan sebaran 43 jiwa/km².

Di sektor perkebunan k.omoditas unggulan Kabupaten Mukomuko pada tahun 2006 adalah kelapa sawit (95.963 ton), karet (7.808 ton), dan kelapa dalam (1.384 ton). Untuk hasil pertanian utama berupa tanaman pangan yang meliputi padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Sektor pertanian yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan menjadi tulang punggung perekonomian daerah ini. Dari hasil pertanian ini berdampak besar juga terhadap perdagangan.

Perdagangan menjadi tumpuan mata pencaharian penduduk setelah pertanian. keberadaan infrastruktur berupa jalan darat yang memadai akan lebih memudahkan para pedagang untuk berinteraksi sehingga memperlancar arus barang dan jasa. Kabupaten Mukomuko juga telah memiliki berbagai sarana dan prasarana pendukung seperti sarana pembangkit tenaga listrik, air bersih, gas dan jaringan telekomunikasi.

Lokasi Mukomuko yang strategis, yang terletak di tengah-tengah jalan lintas dua kota besar yaitu Kota Padang dan Kota Bengkulu. Infrastruktur yang mendukung, kualitas sumber daya manusia, potensi sektor manufaktur, perdagangan dan jasa yang sedang berkembang karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi Terutama daerah-daerah sekitarnya, menjadikannya sebagai sebuah kota yang menarik dan berdaya jual bagi para investor.